Kontras.id, (Gorontalo)– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyerap aspirasi petani tebu dalam kegiatan reses masa persidangan pertama, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di kediaman Heru Purnomo, Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, itu secara khusus menghadirkan para petani tebu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dalam kesempatan tersebut, Umar Karim menjelaskan secara komprehensif mengenai peran, fungsi, dan tugas kelembagaan DPRD. Ia juga memaparkan pelaksanaan tugasnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD pada 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral kepada masyarakat yang diwakilinya.
Reses tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Jumlah warga yang hadir bahkan mencapai dua kali lipat dari target awal sebanyak 100 orang. Mereka terdiri atas petani tebu, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, jajaran pemerintah desa, serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, staf Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, pejabat Pembinaan Masyarakat Kanwil Kementerian Agama, pejabat Dinas PTSP, pejabat Biro Kesra, serta Staf Khusus Gubernur Bidang Agromaritim. Hadir pula Kapolsek Mootilango.
Dalam sesi dialog, persoalan perkebunan, khususnya hubungan kemitraan petani tebu dengan PT PG Tolangohula, menjadi salah satu isu utama yang disampaikan masyarakat.
Petani mendesak adanya tindakan tegas agar harga pembelian tebu oleh perusahaan disesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran resmi Kementerian Pertanian.
Selain persoalan harga, petani juga menyoroti realisasi kewajiban kemitraan perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma paling rendah 20 persen dari total area yang diusahakan. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Karim menyatakan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo, termasuk dirinya, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan agar kebun plasma dapat diwujudkan. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat sekitar perkebunan merupakan bagian penting dalam menciptakan keadilan bagi petani.
Selain persoalan kemitraan, petani juga mengusulkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor dengan spesifikasi yang sesuai untuk kebutuhan perkebunan tebu. Bantuan tersebut dinilai penting untuk menunjang efektivitas aktivitas petani tebu mandiri.
Pimpinan Asosiasi Petani Tebu, Heru Purnomo, mengapresiasi langkah Umar Karim yang secara khusus menggelar reses bersama petani tebu.
Heru menilai Umar Karim tidak menghindari berbagai persoalan pelik yang selama ini dihadapi petani, tetapi justru datang langsung untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pada pemilu sebelumnya Umar Karim tidak memperoleh suara signifikan dari wilayah tersebut, hal itu tidak menghalanginya untuk hadir dan mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Usai kegiatan reses, Umar Karim didampingi pejabat Kementerian Agama menyempatkan diri mengunjungi Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin di Desa Sidomukti.
Dalam kunjungan tersebut, Umar Karim bersama pejabat Kementerian Agama dan pimpinan pondok pesantren membicarakan sejumlah langkah yang dapat ditempuh Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya untuk mendukung pengembangan dan kemajuan pesantren tersebut.
