Kontras.id, (Bolmut) – Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sulawesi Utara (Sulut) mulai bersuara lantang soal Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang rutin mereka bayar setiap bulan.
Ironisnya, meski dana PPJ disetor melalui tagihan listrik pelanggan rumah tangga maupun bisnis, kondisi ruas jalan di Bolmut masih banyak yang gelap gulita.
“Lampu jalan di desa kami nyala satu, mati lima. Jalanan gelap, rawan kecelakaan. Padahal tiap bulan kami bayar PPJ. Dana itu ke mana?” keluh seorang warga Kecamatan Bintauna kepada Kontras.id, Sabtu 28/06/2025.
PPJ merupakan pungutan resmi yang dipotong otomatis dari tagihan listrik, kemudian disetorkan oleh PLN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bolmut. Namun, hingga kini masyarakat mengaku tidak pernah mendapat penjelasan terbuka soal pengelolaan dana PPJ di Bolmut.
Masyarakat mempertanyakan Berapa total pendapatan PPJ per tahun? Wilayah mana saja yang telah mendapatkan Penerangan Jalan Umum (PJU)? dan Berapa besar anggaran pemeliharaan lampu jalan yang rusak?
“Kami tidak pernah tahu berapa dana PPJ yang terkumpul dan bagaimana pengunaannya,Pemerintah harus terbuka.” ujar tokoh pemuda Bolmut.
Selain soal transparansi, warga juga menyoroti ketimpangan distribusi PJU di wilayah Bolmut. Mereka menilai pemerintah hanya memprioritaskan area strategis atau sekitar pusat pemerintahan, sementara banyak desa dan ruas jalan utama dibiarkan tanpa penerangan.
“Kami yang tinggal di desa-desa juga bayar PPJ. Tapi mengapa hanya daerah kota yang terang? Ini soal keadilan,” imbuhnya.
Baca Juga: Inspektorat Bolmut Sisir Dana Desa Huntuk, Warga Minta Bongkar Total
PJU bukan hanya soal estetika, tapi kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Ruas jalan gelap tidak hanya memicu kecelakaan, tapi juga rawan tindak kriminalitas.
Desakan kini mengalir ke Pemerintah Kabupaten Bolmut agar segera menanggapi keresahan publik. Warga menuntut langkah konkret, antara lain merilis data penerimaan PPJ setiap tahun secara terbuka, menyusun peta distribusi PJU yang adil dan menyentuh seluruh kecamatan, membuka saluran pengaduan publik untuk laporan lampu jalan rusak atau mati total.
“Kalau rakyat disiplin bayar, maka pemerintah wajib adil mendistribusi,” tegas seorang warga lainnya.
Isu lampu jalan gelap di Bolmut bukan kali ini saja muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan serupa sering mencuat, namun belum ada perbaikan signifikan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan warga atas kemungkinan dana PPJ tidak dikelola dengan benar.
Beberapa aktivis masyarakat sipil juga mulai menyoroti masalah ini, dan mendorong Inspektorat Daerah atau lembaga audit independen untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran PJU di Bolmut.
Keresahan warga soal PJU tidak merata di Bolmut merupakan sinyal bahwa sistem pelayanan publik belum berjalan adil. Jika PPJ terus dipungut tanpa transparansi dan pemerataan manfaat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa kian menipis.
“Kami bukan menuduh. Kami hanya minta kejelasan. Rakyat bayar, pemerintah harus jawab,” pungkas warga.
