Kontras.id, (Gorontalo) – Perihal aduan pengelola parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM. Dunda Limboto, Irvan Ak Angge ke DPRD Kabupaten Gorontalo yang merasa dizolimi oleh manajemen RSUD, ditanggapi Ketua Fraksi Golkar, Iskandar Mangopa.
Iskandar meminta, agar Direktur RSUD MM Dunda Limboto, Alaludin Lapananda untuk tidak membuat kegaduhan disaat kondisi daerah dalam keadaan aman.
“Setelah melihat aduan ini, seolah-olah direktur rumah sakit tidak percaya dengan direktur sebelumnya. Ingat, bicara pemerintahan itu termasuk rumah sakit, kerjanya kerja sistem. Jadi siapa pun orangnya (direktur _red), sistem itu yang harus dijalankan,” kata Iskandar.
“Jangan semena-mena, karena rumah sakit ini milik pemerintah daerah, milik rakyat Kabupaten Gorontalo. Jadi sampaikan ke direktur rumah sakit bahwa daerah ini sementara aman, jangan membuat gaduh lagi di Kabupaten Gorontalo,” sambung Iskandar.
Baca Juga: Merasa Dizolimi, Pengelola Parkir Adukan Manajemen RSUD Dunda ke DPRD
Anggota Legislatif (Aleg) tiga periode ini mengingatkan Direktur RSUD MM Dunda Limboto, untuk tidak membangun sebuah negara di dalam negara.
” Perlu diingat bahwa ini negara hukum, jangan membuat negara di dalam negara,” tegas Iskandar.
Iskandar menyampaikan, Alaludin Lapananda seharusnya menfokuskan pikirannya terhadap perbaikan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat ketimbang mengurusi pengelolaan parkir yang notabene telah memiliki surat perjanjian kontrak kerja hingga 2024.
“Ada baiknya Direkrut RSUD Dunda lebih fokus pada perbaikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dari pada mengurusi urusan kecil seperti pengelolaan parkir,” ucap Aleg Dapil Limboto – Limboto Barat ini.
“Sebab, kalau dilihat Rumah Sakit Dunda Limboto ini kayak istilah orang, mirip-mirip dengan Puskesmas. Jadi, rumah sakit saat ini sudah jadi Puskemas MM Dunda Limboto,” tandas Iskandar.
Hingga berita terbit, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan Direktur RSUD MM Dunda Limboto.
Penulis: Thoger
