Kontras.id (Pohuwato) – Disaat masyarakat membutuhkan solusi atas persoalan ganti rugi lahan akibat pembangunan bendungan randangan, pemerintah daerah Pohuwato malah acuh tak acuh.
Itu di buktikan ketidak hadirannya Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato Iskandar Datau di Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang di gelar DPRD Pohuwato, Selasa 06/12/2022, Kemarin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Idris Kadji, merasa kecewa dengan sikap pemerintah Daerah. menurutnya, kehadiran Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah menjadi penentu kebijakan dalam persoalan yang menjadi keluhan masyarakat Kecamatan Randangan dan Kecamatan Taluditi.
“Saya sangat menyesali ketidakhadiran Pemerintah Daerah dalam agenda ini, apalagi Sekretaris Daerah. Pemda sebagai lembaga eksekutif disini, harusnya persoalan ini disikapi secara serius,” tutur Aleg Partai PKB tersebut.
Lebih lanjut, Idris Kadji mengingatkan, seseorang yang menjadi pemimpin harus sudah selesai dengan urusan pribadinya, agar bisa lebih fokus mengurusi kepentingan masyarakat.
“Kalau belum selesai dengan urusan pribadinya, terus kapan mau mengurusi masyarakat? Kalau Sekda tidak bisa hadir, minimal Asisten 1 yang dihadirkan disini,” lanjutnya.
Dalam RDP tersebut membahas tentang ganti rugi lahan terdampak genangan akibat pembangunan Bendungan Randangan sebesar Rp. 3.500.000.000 yang belum dibayarkan kepada 14 orang masyarakat Desa Ayula.
