Kontras.id, (Nasional) – Kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wapres RI per Kamis, 12 November menyita perhatian publik dari berbagai kalangan.
Ketika banyak yang membahas soal kekosongan kursi wapres, ada sisi lain yang menarik diulas yakni nama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pakar hukum tata negara ini tercatat hampir selalu berada di pusaran peristiwa bersejarah kekuasaan lintas rezim, sejak akhir era Orde Baru hingga pemerintahan saat ini.
Akhir Orde Baru dan Lengsernya Soeharto (1998)
Rekam jejak Yusril dalam sejarah politik nasional bermula pada Mei 1998. Kala itu, ia menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara bidang Urusan Khusus sekaligus penulis pidato Presiden Soeharto.
Pada malam 20 Mei hingga dini hari 21 Mei 1998, bersama Mensesneg Saadillah Mursjid, Yusril merumuskan draf pidato pengunduran diri Soeharto.
Ia menyarankan penggunaan diksi “berhenti” alih-alih “mengundurkan diri” agar selaras dengan ketentuan Ketetapan MPR.
Awal Reformasi dan Dinamika Sidang Umum MPR (1999)
Memasuki era Reformasi, keterlibatan Yusril bergeser dari balik layar ke panggung politik lewat Partai Bulan Bintang (PBB).
Dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999, ia hadir dan terlibat langsung dalam sidang yang berujung pada ditolaknya LPJ Presiden B.J. Habibie.
Ketika Habibie memutuskan tidak maju lagi, bursa calon presiden dalam Sidang Umum MPR 1999 mengerucut pada tiga yakni Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan namanya sendiri.
Namun, sebelum pemungutan suara dimulai pada 20 Oktober 1999, Yusril menyatakan mundur dari pencalonan demi menjaga keutuhan bangsa dan beralih mendukung Gus Dur.
Kepemimpinan Gus Dur hingga Pemerintahan Megawati (1999–2004)
Setelah Gus Dur terpilih, Yusril diberi tanggung jawab sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Kabinet Persatuan Nasional.
Meski sempat diberhentikan pada Februari 2001 akibat perbedaan pandangan hukum dan politik, Yusril tetap berada di pusaran krisis ketatanegaraan saat Gus Dur menerbitkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 hingga berujung pada pemakzulan melalui Sidang Istimewa MPR.
Begitu Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden ke-5 RI, Yusril lagi-lagi dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong periode 2001–2004.
Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2007)
Meski kepemimpinan Megawati berakhir, kehadiran Yusril dalam pusaran kekuasaan nasional belum pudar.
Pada Pilpres pertama tahun 2004, PBB besutan Yusril mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai Capres-Cawapres.
SBY-Jusuf Kalla menang, Yusril pun dimandati jabatan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Indonesia Bersatu.
Sengketa Pilpres Era Jokowi hingga Transisi 2024 (2019–2024)
Di luar jabatan kabinet, kepakarannya di bidang hukum tata negara dipakai pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam sengketa Pilpres tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Pada sengketa Pilpres 2024, ia kembali dipercaya menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintahan Prabowo dan Pengunduran Diri Gibran (2026)
Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Yusril yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) kembali berada di lingkar dalam peristiwa bersejarah.
Saat Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026), Yusril turut dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Merdeka.
Ia menjadi salah satu tokoh yang membaca langsung salinan surat pengunduran diri tersebut. Ia juga meminta MPR untuk memproses surat Gibran berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Baca Juga:
Mundur Tanpa Alasan, Ini Isi Surat Pengunduran Diri Gibran
Konsistensi Yusril berada di titik temu antara penguasaan hukum tata negara dan jejaring politik praktis membuatnya kerap menjadi figur rujukan lintas rezim.
Setiap kali negara menghadapi persimpangan konstitusional, namanya hampir selalu tercatat sebagai salah satu saksi sekaligus aktor di dalamnya.
