Kontras.id, (Bonebol) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta fasilitas pendukung pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bone Bolango. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tata kelola arsip daerah dapat berjalan lebih optimal.
Sorotan itu disampaikan dalam kegiatan koordinasi dan monitoring lapangan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaannya.
Monitoring tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Dalam pembahasan sebelumnya, sektor perpustakaan dan kearsipan di sejumlah kabupaten/kota dinilai masih membutuhkan perhatian.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama anggota Komisi I Femi Udoki, Yeyen Sidiki, Umar Karim, Ekwan Ahmad, Ramdan Liputo, dan Dedy Hamzah, melaksanakan monitoring didampingi OPD teknis mitra. Rombongan diterima Kepala Bidang Kearsipan, Jalaludin, S.Ag., M.Pd., bersama jajaran staf.
Dalam monitoring tersebut, Fadli menyoroti dukungan anggaran dan kinerja pengelolaan kearsipan yang masih sangat terbatas. Kondisi itu berdampak pada pelayanan serta menghambat pengembangan inovasi kearsipan berbasis digital.
Ia menyampaikan bahwa monitoring serupa juga akan dilakukan di kabupaten/kota lainnya untuk melihat kondisi pengelolaan kearsipan secara lebih menyeluruh.
Sementara itu, Jalaludin menjelaskan bahwa pengelolaan kearsipan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga arsiparis, serta minimnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.
Menurutnya, penyimpanan arsip yang memadai sangat dibutuhkan agar dokumen dapat dikelola, dirawat, dan disimpan dengan baik.
Anggota Komisi I, Yeyen Sidiki, turut menekankan pentingnya arsip sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan identitas daerah. Baginya, arsip tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah maupun masyarakat.
Hal senada disampaikan Femi Udoki. Ia membagikan pengalamannya saat masih menjadi jurnalis yang pernah mengalami kesulitan memperoleh dokumen bersejarah. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pembenahan pengelolaan arsip agar dokumen dapat terpelihara dan diakses sesuai kebutuhan.
Fadli menegaskan bahwa hasil monitoring akan dievaluasi dan dibahas lebih lanjut sebagai bahan tindak lanjut. Perhatian terhadap kebutuhan tenaga arsiparis, anggaran, serta fasilitas pendukung diharapkan dapat mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan daerah.
Melalui fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib dan modern. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik sekaligus menjaga dokumen dan sejarah daerah.
