Example floating
Example floating
DaerahHeadlinePemerintahan

Mulai Hari Ini Indonesia Tak Punya Wapres

×

Mulai Hari Ini Indonesia Tak Punya Wapres

Sebarkan artikel ini
Ahmad Muzani
Ketua MPR, Ahmad Muzani saat diwawancarai awak media,(foto Istimewa).

Kontras.id, (Nasional) – Jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis, 12 November 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani usai menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani.

Muzani menegaskan bahwa MPR memiliki tanggung jawab untuk segera memproses pengisian kursi wapres usai ditinggal Gibran dalam tenggat waktu maksimal dua bulan.

“Tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut.” ujarnya.

Sesuai mekanisme yang berlaku, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Prabowo Subianto untuk meminta usulan nama calon pengganti wakil presiden.

Muzani menyebutkan bahwa jadwal pengiriman surat kepada kepala negara akan ditentukan melalui rapat gabungan (ragab) pimpinan MPR yang digelar pada Jumat, 13 November 2026.

“Presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama. Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu Ragab,” ujarnya.

Sebelumnya pada hari yang sama, Gibran mendatangi gedung MPR untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI.

Surat serupa terlebih dahulu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:
Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Wapres Gibran

Keputusan Gibran meletakkan jabatan menjadi puncak polemik keabsahan syarat pendidikannya saat mencalonkan diri sebagai cawapres.

Polemik tersebut bergulir menyusul pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazahnya tidak sah dan batal demi hukum, hingga pencabutan resmi suket tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Share:  
Example 120x600