Kontras.id, (Nasional) – Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka resmi dicabut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Melalui surat tersebut, Kemendikdasmen secara resmi membatalkan keberlakuan suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain mencabut dokumen tersebut, kementerian juga memutuskan untuk menarik fisik maupun salinan suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang berada di tangan pihak terkait maupun pihak lainnya.
Dengan penarikan ini, suket penyetaraan ijazah itu dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau berlaku asas erga omnes.
Isi Surat Keputusan
Menimbang
1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 telah menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan dimaksud;
2. Bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat/Termohon kasasi dalam Perkara Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
Memutuskan
1. Menetapkan: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tentang pencabutan surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
2. Mencabut surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
3. Menyatakan menarik surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
Baca Juga:
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke MPR
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Di tengah bergulirnya polemik keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12/11/2026.
Pihak MPR memastikan akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
Di samping menyerahkannya kepada pimpinan MPR, Gibran juga mengonfirmasi telah mengirimkan dokumen pengunduran diri yang serupa kepada Presiden, Prabowo Subianto.
