Kontras.id, (Bolmut) – Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintahan. Pengelolaan kepegawaian yang tepat, disiplin aparatur, serta kualitas pelayanan publik dinilai harus berjalan beriringan untuk membangun birokrasi yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Jusnan C. Mokoginta saat menjadi narasumber dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kepegawaian di Aula Integritas, BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 03/11/2026.
Dalam kegiatan tersebut, Jusnan memaparkan sejumlah langkah strategis untuk membenahi tata kelola kepegawaian, termasuk penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan penguatan disiplin aparatur di lingkungan pemerintahan.
Menurut Jusnan, pengisian jabatan maupun penempatan pegawai tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan individu. Prinsip the right man on the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya aparatur.
Selain penempatan pegawai, ia menekankan pentingnya pembenahan sistem kerja birokrasi. Kepastian prosedur, kecepatan pelayanan administrasi, keterbukaan informasi, serta evaluasi kinerja organisasi secara berkelanjutan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Jusnan juga mengingatkan bahwa pembinaan disiplin ASN tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi aturan. Lebih dari itu, disiplin harus tumbuh dari kesadaran setiap aparatur dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
“Manajemen ASN yang baik bukan hanya soal administrasi, tapi soal bagaimana kita membangun sistem kerja yang adil, responsif, dan akuntabel. Jika manajemen ASN kita kuat, maka pelayanan publik akan berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” demikian penegasan Jusnan dalam pemaparannya.
Workshop yang diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolmut tersebut mengangkat tema penguatan manajemen ASN, pembinaan disiplin, dan pelayanan administrasi kepegawaian tahun 2026.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pejabat dan pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Pesertanya antara lain kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala subbagian umum dan kepegawaian, direktur utama RSUD, serta jajaran BKPSDM.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah mendorong peningkatan kemampuan para pengelola kepegawaian agar mampu menjalankan sistem administrasi ASN secara lebih tertib dan profesional.
Penguatan manajemen kepegawaian diharapkan tidak berhenti pada pembenahan administrasi semata, tetapi juga berdampak pada peningkatan kinerja aparatur, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
