Kontras.id, (Gorontalo) – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp393 juta untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam APBD Tahun Anggaran 2027 terus menuai sorotan.
Tak hanya menjadi perhatian di ruang rapat DPRD ProvinsiGorontalo, kebijakan tersebut juga memantik gelombang kritik dan sindiran dari warganet.
Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat, besarnya alokasi untuk pakaian dinas tersebut justru dianggap menghadirkan ironi. Sejumlah warga mempertanyakan apakah semangat penghematan benar-benar diterapkan secara merata, atau hanya menjadi slogan yang berhenti di atas kertas.
“Efisiensi tidak berlaku,” ujar netizen dengan nama akun Abdurrahman Mala dalam komentarnya disebuah foto berita dengan judul ‘Anggaran Baju Dinas Gubernur dan Wagub Gorontalo Rp393 Juta, UK Sentil Kemewahan Pejabat’ yang tayang di akun Facebook Kontras.id seperti dilansir pada Kamis 30/07/2026.
Komentar bernada satire pun bermunculan. Sebagian warganet bahkan menyebut rencana penganggaran tersebut sebagai sebuah ‘prestasi’ yang sulit dipahami logikanya.
“Prestasi ini depe nama,” ujar warganet dengan nama akun Bobby Idris Wange.
“Ini namanya baju dinas terbuat dari bahannya dilapisi emas berlian,” sambung warganet dengan nama akun Iton Gani.
Sindiran lain menyoroti hubungan antara pajak masyarakat dengan penggunaan anggaran daerah. Mereka mempertanyakan prioritas belanja pemerintah di tengah berbagai kebutuhan publik yang masih menanti perhatian.
“Percuma rakyat bayar pajak kalo tidak digunakan seperti ini. Cari yang lebih mahal lagi. Hambur-hamburkan anggaran, rakyat masih mampu bayar pajak,” sindir warganet dengan nama akun Enda Jo.
“Itulah guna pajak rakyat… Rajinlah bayar pajak,” lanjut warganet dengan nama akun Wawan Doda.
Tak sedikit pula yang membandingkan nilai anggaran tersebut dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut mereka, dana hampir Rp400 juta itu dinilai lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
“Setara dengan 20 rumah layak huni,” ucap warganet dengan nama akun Dharmawati R. Daud.
Komentar yang paling banyak menyita perhatian datang dari akun Hari Ilato. Ia menuliskan kalimat yang mengingatkan publik pada ungkapan yang pernah viral di media sosial saat perhelatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu.
“Jago ti papa am,” ujar Hari yang dibumbuhi stiker tertawa.
Sementara itu, sejumlah komentar lain juga mempertanyakan mengapa pejabat masih harus difasilitasi pakaian dinas dengan anggaran besar, padahal mereka telah menerima gaji dan berbagai tunjangan setiap bulan.
“Jika mungkin, jangan belanjakan uang untuk seragam itu, belilah sendir, Anda memiliki gaji dan tunjangan setiap bulan,” imbuh warganet dengan nama akun Rosman Rahman.
“Tidak boleh mobili sandiri itu baju? Napa pegawai dp gaji sadiki mdapa bli bju dinas klu pejabat,” ujar warganet dengan nama akun Lina Herlina Manto.
Berikut komentar warganet lainya terhadap rencana pengalokasian anggaran tersebut:
“Rakyat sempoyongan bayar pajak, di susul sampe kerumah lagi,” keluh warganet dengan nama akun Hendrik Galomat.
“Kira” baju itu dia bekeng dari apa eee so bgt dp harga,” tanya warganet dengan nama akun Ferry Tci.
Baca Juga:
Anggaran Baju Dinas Gubernur dan Wagub Gorontalo Rp393 Juta, UK Sentil Kemewahan Pejabat
Sebelumnya, rencana pengalokasian anggaran pakaian dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam APBD Tahun Anggaran 2027 telah menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Pembahasan itu mencuat dalam rapat kerja KUA-PPAS APBD 2027 bersama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada Senin, 27 Juli 2026.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mempertanyakan besarnya alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, jika dana Rp393 juta dibagi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, maka masing-masing memperoleh alokasi hampir Rp200 juta.
Ia kemudian mengilustrasikan, apabila satu stel pakaian dinas dihargai Rp1 juta, maka anggaran tersebut dapat menyediakan hampir 200 stel pakaian untuk satu orang dalam setahun. Bahkan jika harga per stel mencapai Rp2 juta, jumlahnya masih berkisar 100 stel.
“Kalau pakaiannya sebanyak itu, kira-kira seberapa besar lemari pakaian Gubernur di rumah dinas?” tanya Umar Karim kritis, yang langsung disambut senyum oleh para peserta rapat.
