Kontras.id, (Gorontalo) – Rapat mitra kerja DPRD Gorontalo Utara, Senin 23/12/2024, berlangsung panas. Absensi Kepala Badan Keuangan dan Kepala Dinas Kesehatan menuai kritik tajam dari Komisi III DPRD.
Windra Lagarusu, politisi PKS, menilai ketidakhadiran dua pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) tersebut menghambat evaluasi program kerja pemerintah daerah.
“Ketika pertanyaan terkait kebijakan diajukan, perwakilan yang hadir tidak mampu memberikan jawaban lengkap. Contohnya, soal gaji sopir di Dinas Kesehatan, kebijakan itu ada di kepala dinasnya. Kalau beliau hadir, kami pasti mendapat penjelasan langsung,” ujar Windra di sela-sela rapat.
Windra, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD menegaskan bahwa kehadiran Kepala Badan Keuangan mutlak diperlukan. Ia menilai absensi ini berpotensi mengaburkan transparansi keuangan daerah.
“Kepala Badan Keuangan harus hadir. Tanpa dia, mustahil kami mendapatkan informasi akurat terkait pengelolaan keuangan di daerah ini,” tegas Windra.
Tidak hanya itu, Windra menyebut absensi dua pimpinan OPD sebagai bentuk ketidakseriusan menjalankan tugas. Jika ketidakhadiran ini terus berulang, DPRD berencana menggunakan hak interpelasi sebagai langkah tegas.
“Kalau rapat mitra seperti ini tidak cukup menggali informasi, maka kami akan gunakan hak kami. Interpelasi bisa jadi opsi, bahkan langkah yang lebih tegas akan kami ambil jika diperlukan,” tegas Windra.
Salah satu isu yang menjadi sorotan DPRD adalah gaji sopir di Dinas Kesehatan. Menurut Windra, persoalan ini harus segera ditangani agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Kami hadir untuk masyarakat. Ketidakhadiran mereka bukan hanya melecehkan agenda DPRD, tapi juga masyarakat yang kami wakili,” tandas Windra.