Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo disebut tidak peka terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat maupun Anggota DPRD selaku wakil rakyat.
Pernyataan ini ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Batudaa Cs, Ali Polapa pasca robohnya jembatan Tuhiyango yang merupakan perbatasan Desa Huntulohulawa dan Desa Upomela, Kecamatan Bongomeme, Sabtu 01/04/2023.
Ali mengungkapkan, sejak setahun 2022 kemarin dirinya bersama anggota legislatif (Aleg) dari wilayah Bongomeme lainnya telah menyampaikan perihal jembatan tersebut kepada Kepala Dinas PU yang saat itu masih dijabat oleh Romi Syahrain dan Kepala BPBD Sumanti. Bahkan, kata Ali, dua instansi tersebut sudah turun untuk mengecek kondisi jembatan tersebut tapi tak ada realisasinya.
“Sudah setahun lalu kami bersuara bahkan sudah turun langsung dengan pimpinan OPD terkait, bahkan kita sudah minta anggaran tidak banyak, hanya kisaran Rp 50 sampai Rp 100 juta untuk perbaikan jembatan, tetapi tidak pernah digubris. Alhasil dengan kondisi ini bukan hanya Rp 50 atau Rp 100 juta yang akan habis, tetapi milyaran,” ketus Ali, Senin 03/04/20223.
Ali mengatakan, robohnya jembatan tersebut lima desa di wilayah selatan Bongomeme terisolir. Kendati, kata Ali, pemerintah daerah sudah sejak lama mengetahui jika kaki jembatan tersebut sudah goyang.
“Pernah diantara kaki jembatan jatuh, namun bisa ditanggulangi warga. Itu artinya pertanda bahwa di bawah kaki jembatan ada galian dan memang pengakuan dari Kepala BPBD saat itu sudah harus ada penanganan, tetapi sayangnya sampai saat ini tidak pernah ada tindak lanjutnya dan akhirnya lebih fatal yang terjadi,” sesal politisi PDI-P ini.
Ali mengaku, dirinya kecewa dan kesal atas sikap ‘acuh’ pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat. Setelah roboh, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo turun mengecek dan mengaku siap menindaklanjutinya.
“Tetapi persoalannya saat ini dengan runtuhnya jembatan itu, putus akses jalan dan lima desa terisolir. Memang ada jalan lingkar, tetapi sangat jauh dan ini berdampak pada ekonomi masyarakat,” ucap Ali.
Ali menceritakan, sejak dulu dirinya meminta perbaikan jembatan melalui dana aspirasinya sebesar Rp 190 juta melalui anggaran yang diberikan di BPBD. Setelah pembahasan diketuk, instansi terkait tidak menginput program perbaikan jembatan tersebut. Padahal kata Ali, langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan.
“Saya berharap, pada pemerintah daerah harus segera merealisasikan apa yang dikeluhkan masyarakat, khususnya terkait jembatan. Jika mau semua jembatan di Kabupaten Gorontalo tidak bernasib sama, maka segera siapkan dana dan dilakukan perbaikan untuk penyelamatan. Karena yang terlihat, pemerintah daerah lebih enggan mengeluarkan anggaran Rp 50 sampai Rp 100 juta untuk perbaikan,” tandasnya aleg tiga periode ini.
Penulis Thoger
