Kontras.id, (Gorontalo) – Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru, penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya terhadap pengelolaan keuangan daerah bukan menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan keuangan baik.
Hal ini dikatakan oleh Roman Nasaru kepada media ini, Senin 24/05/2021. Kata Roman, dirinya mewakili DPRD menerima laporan hasil evaluasi BPK. Meski secara umum DPRD memberikan apresiasi atas hasil WTP yang telah diraih oleh pemerintaha daerah, namun dia menegaskan bahwa WTP bukan merupakan tolak ukur pengelolaan keuangan sudah baik.
“Meskipun sudah meraih opnini WTP, tapi adanya rekomendasi dan koreksi temuan dari BPK yang harus ditindak lanjuti menjadi satu hal yang harus menjadi point untuk diperhatikan,” tegas Roman.
Roman menjelaskan, tujuan diberikannya opini WTP oleh BPKP tentu memacu pemerintah daerah untuk bisa lebih baik lagi dalam hal mengelola keuangan daerah.
“WTP itu tujuan untuk kesejahteraan rakyat, buat apa sebuah daerah kalau mendapatkan WTP tetapi rakyatnya tak sejahtera,” imbuh Politisi Nasdem ini.
Roman mengatakan, predikat WTP yang dibarengi dengan sejumlah koreksi yang harus ditindaklanjuti maka masih banyak yang perlu dievaluasi pada pengeleloaan keuangan daerah. Berdasarkan rekomendasi dari BPK semua perlu perbaikan, baik dari segala asset maupun pengelolaan keuangan daerah kedepan.
“Tak ada artinya daerah mendapatkan WTP, tapi rakyat tidak sejahtera. Jadi kedepan perlu ada evaluasi dan tindaklanjut atas sejumlah rekomendasi BPK. Pastinya yang menjadi catatan dari rekomendasi tersebut tak akan terulang kembali ditahun penganggaran selanjutnya,” tandas aleg dapil Batudaa cs ini.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
