Kontras.id (Jakarta) – Pengamat Politik Hendri Satrio menilai, Partai Demokrat kubu Kongres Luarbiasa di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum memiliki peluang untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham).
“Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah,” kata Hendri seperti dilansir dari Kompas.com, Minggu 07/03/2021.
Hendri mengungkapkan, SK Kemenkumham tidak akan turun jika Presiden Joko Widodo tidak merestuai Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun kata Hendri, jika dinilai dari proses keberlangsunnyaKLB pada Jumat (5/3/2021), sepertinya Moeldoko telah mendapat restu dari Jokowi.
“Kemungkinan kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar aja, KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih, tapi ya kita lihat lah,” ucap Hendri.
Sebelumnya, KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021) tersebut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
“Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen mantan kader Demokrat di KLB, Jumat (05/03/2021),(*).
Sumber : Kompas.com
