Kontras.id, (Aceh) – Menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu dari Partai Aceh terkait capaian PAD BUMD yang belum mencapai target, Kabag Humas Aceh Utara Hamdani menilai pentingnya duduk rembuk antara Ketua Komisi III dengan Direktur PD Bina Usaha.
“Hal ini menjawab pendapat Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara Razali Abu tentang tidak dapat PAD di perusahaan Daerah yang dilansir disejumlah media,” jawab Kabag Humas Setdakab Aceh Utara, Hamdani saat dikonfirmasi oleh media ini, Selasa 14/06/2022.
Hamdani juga berharap agar adanya Forum Grop Discussion (FGD) bersama tentang capaian Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) serta langkah strategis menggenjot pemasaran produk PDBU.
Hamdani juga menyampaikan, hasil pengumpulan data dari Direktur PDBU, ada 10 poin ditulis oleh Direktur PDBU ini untuk dipublis.
Sementara itu, Direktur Utama PD Bina Usaha T. Asmoni SE, didampingi Kabag Humas merincikan antara lain, setoran PAD terakhir PD Bina Usaha tahun 2007 dan waktu itu masih disubsidi.
Asmoni menyampaikan, Pansus aset DPRK tahun 2015 memberikan 2 opsi terhadap PD Bina Usaha, yaitu meminta Bupati untuk membekukan Perusahaan itu atau meminta PDBU untuk memperbaiki Manegement dan kinerja.
Selain itu, pada tahun 2017 Wakil Ketua DPRK juga meminta Perusahaan ini untuk tutup atau mencari solusi untuk tidak bangkrut.
Sedangkan, pertengahan 2018 Pemkab membuka Pendaftaran penjaringan Dirut Baru PDBU ini dengan melaksanakan fit and propertest yang dilakukan oleh Komisi III DPRK Aceh Utara karena Dirut lama mengundurkan diri.
“Adapun hasil fit and propertest itu diserahkan oleh Komisi III DPRK kepada Bupati, saya dipilih dan terpilih sebagai Dirut PD Bina Usaha yang baru,” ujar Asmoni.
Pria yang disapa Teuku Moni Panton ini menerangkan, pada tanggal 6 Juli 2018 dirinya dilantik oleh Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib dalam amanatnya dihari pelantikan Bupati memberi warning bahwa tidak memberikan subsidi karena kondisi keuangan daerah juga tidak begitu baik dan ada skala prioritas lain yang lebih membutuhkan.
“Sejak saya mulai bekerja, Perusahaan ini benar benar Kolaps, tidak ada bisnis yang jalan dan gaji karyawan pun tertunggak,” jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Asmoni, 2 tahun listrik kantornya pun diputus oleh pihak PLN karena tidak ada dana untuk membayar.
“Saya coba gali sumber uang dari aset di Geudong, tapi itu juga awalnya berkonflik sampai Bupati dan saya digugat ke Pengadilan oleh penghuni kios yang secara aturan sudah habis masa pakai, begitu juga lahan yang terbengkalai selama 20 tahun di tanah eks pemadam kebakaran Lhokseumawe saya coba untuk fungsikan kembali agar Perusahaan ada uang, pun demikian dengan 90 kios yang ada Pasar Inpres Lhokseumawe yang hampir hilang raib tapi dengan segala cara saya coba telusuri kembali dan akhirnya kembali menjadi milik Aceh Utara,” ucap Asmoni.
Dirinya mengatakan, bahwa melakukan semua ini dengan dana yang terbatas dan pegawai yang terbatas tentu bukan hal yang mudah, tapi dirinya mencoba memberikan semangat kepada Karyawan dikantor.
“Walau tiada gaji, tapi kita ada harapan didepan, dan nanti setelah semua berhasil kita kerjakan Perusahaan akan rembes,” ungkapnya.
Lanjutnya, kami kerjasamakan beberapa objek bisnis bersama mitra dengan pola bagi hasil yang disetujui oleh atasan dan dari bagi hasil itulah PAD kami setor, jadi kami sebenarnya sudah melahirkan PAD tapi bukan dalam bentuk uang tunai tapi unit ruko dan kios yang menjadi bagian dari Pemkab tanpa subsidi seribu rupiah pun.
“Harusnya kami didukung dalam upaya penguatan kembali posisi bisnis perusahaan karena sampai saat ini saya sebagai Dirut juga belum ada gaji normal seperti layaknya Perusahaan lainnya tapi kita punya produk yaitu ruko dan kios yang kita bangun,” jelasnya lagi.
“Saya akan jawab semua tudingan itu dengan kerja dan kinerja kami, mohon dukungan dan kritisi kami dengan penuh rasa kebersamaan agar Perusahaan ini bisa kita jalankan sebagamana mesti nya,” tutup T. Asmoni.
Penulis : Ahmad Mirzda
