Kontras.id, (Pohuwato) – Target pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen, sebagaimana tertuang dalam draft RPJMD Kabupaten Pohuwato yang tengah dalam tahapan pembahasan ditingkat DPRD, rupanya kurang disetujui DPRD Kabupaten Pohuwato. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Nasir Giasi, usai rapat kerja pembahasan, Selasa (1/6/2021)
Dijelaskan Nasir, angka 5 persen merupakan angka yang berani untuk dijadikan target capaian dengan masa pemerintahan yang hanya 3 tahun lebih. Belum lagi saat ini kondisi keuangan fiskal daerah juga merasakan dampak atas pandemi Covid-19. Khawatirnya, jelasnya pula. Dengan target seperti itu dengan kondisi yang ada saat ini justru akan menjadi bumerang bagi pemerintahan ketika target tersebut tidak tercapai.
“Soal penurunan angka kemiskinan, bagi kami ini perdebatanya masih akan kita lihat karena angka 5 persen ini adalah angka yang berani. Khawatirnya kalau ini tidak tercapai maka menjadi pukulan balik lagi kepada Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini,” jelasnya.
Jika dimungkinkan, tambah Nasir. DPRD akan meminta agar pemerintah daerah untuk memasang target 3 persen penurunan angka kemiskinan, sambil menghitung indikator-indikator yang ada di daerah.
“Yang jelas tugas berat kita saat ini adalah meng clearkan persoalan program yang gratis-gratis. Gratis sekali lagi jangan ada perdebatan lagi. Sesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah. Artinya kata gratis itu benar-benar disepakati dari tingkatan atas sampai ke bawah, dari pemerintah Kabupaten ke Kecamatan sampai kepada Pemerintah Desa, item mana yang di gratiskan, polanya bagimana itu yang sudah harus kita clear sehingga tidak mendapatkan perdebatan di masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Hitler
Editor : Rolink Djafar
