Kontras.id, (Jakarta) – Pemerintah Provinsi (Peprov) Gorontalo semakin serius memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun koordinasi lintas kementerian serta sejumlah perusahaan yang memiliki aktivitas usaha di wilayah Gorontalo.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda konsultasi dan koordinasi di Jakarta pada 11 hingga 13 November 2026. Sejumlah pihak yang dilibatkan meliputi Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, serta empat perusahaan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Mandiri Kita Sukses, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Agro Artha Surya.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim bersama jajaran instansinya. Dalam beberapa agenda, rombongan juga memperoleh pendampingan dari Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.
Koordinasi ini merupakan implementasi lanjutan Nota Kesepakatan antara Pemprov Gorontalo dan Kejati Gorontalo yang ditandatangani pada 27 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penguatan kolaborasi, pendampingan hukum, serta peningkatan penerimaan daerah.
Kemendagri Dilibatkan untuk Memperkuat Kebijakan Pajak Daerah
Dalam kunjungan ke Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Bapenda Gorontalo membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi pendapatan daerah.
Salah satu perhatian utama adalah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Pembahasan juga menyentuh kemungkinan peningkatan penerimaan dari aktivitas pertambangan. Salah satu opsi yang dikaji ialah pengembangan investasi daerah maupun penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun, setiap rencana investasi tetap harus mempertimbangkan kelayakan bisnis, kapasitas keuangan daerah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui konsultasi tersebut, Bapenda berharap kebijakan pendapatan daerah memiliki landasan regulasi yang lebih kuat sekaligus membuka peluang pengembangan sumber penerimaan baru secara berkelanjutan.
Royalti Emas Pohuwato Jadi Perhatian dalam Pembahasan DBH
Selain membahas regulasi daerah, Bapenda Gorontalo mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI untuk memperkuat pengawasan dan validasi data pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato.
Fokus pembahasan mencakup data produksi, penjualan, hingga pembayaran royalti hasil pertambangan. Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS).
Bapenda secara khusus mengkaji mekanisme penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data pembayaran royalti tersebut diperlukan sebagai dasar pencocokan dan rekonsiliasi perhitungan DBH pertambangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Untuk memperkuat proses tersebut, Bapenda mendorong keterbukaan dan pertukaran data antara pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan.
“Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan tidak cukup hanya melihat besaran produksi dan penjualan. Kami juga perlu memastikan data pembayaran royalti tercatat secara akurat dan dapat direkonsiliasi dengan perhitungan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah,” ujar Danial Ibrahim.
Data Pengiriman Hampir Lima Ton Emas PETS Dicocokkan dengan ANTAM
Upaya memastikan akurasi data pertambangan juga dilakukan melalui pertemuan dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda mencocokkan informasi mengenai pengiriman, proses pemurnian, serta transaksi penjualan emas yang berasal dari aktivitas PT PETS di Kabupaten Pohuwato.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 16 kali pengiriman doré dengan akumulasi berat sekitar 4.964 kilogram. Material tersebut selanjutnya menjalani proses pemurnian untuk menghasilkan emas dan perak.
Informasi ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menguji kesesuaian antara jumlah produksi, hasil pemurnian, nilai penjualan, serta laporan pembayaran royalti perusahaan.
Data pembanding dari ANTAM diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi bersama Ditjen Minerba dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, penghitungan dan penyaluran DBH pertambangan kepada daerah dapat didukung oleh informasi yang lebih akurat.
Penyaluran BBM Jadi Sasaran Penguatan Pajak PBBKB
Bapenda Gorontalo juga menyasar sektor distribusi energi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Melalui pertemuan dengan PT Mandiri Kita Sukses dan PT AKR Corporindo Tbk, pemerintah daerah berupaya mencocokkan data penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kepada konsumen maupun perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Gorontalo.
Sejumlah informasi yang menjadi bahan pemeriksaan meliputi jenis dan volume BBM, nilai penyaluran, asal pasokan, identitas konsumen, lokasi penggunaan, hingga mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak.
Langkah tersebut melanjutkan koordinasi sebelumnya dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM, terutama mengenai distribusi BBM yang dipasok dari luar wilayah Provinsi Gorontalo.
Danial menilai kesesuaian data distribusi menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh aktivitas penyaluran BBM yang memenuhi kriteria objek PBBKB tercatat dalam administrasi perpajakan daerah.
“Pemadanan data menjadi sangat penting agar distribusi BBM yang menjadi objek PBBKB dapat tercatat dengan baik. Dengan dukungan perusahaan dan instansi terkait, kami berharap potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Danial.
Aktivitas Perkebunan Sawit Boalemo Turut Dipetakan sebagai Potensi Pajak
Sektor perkebunan kelapa sawit juga masuk dalam agenda penguatan penerimaan daerah. Untuk itu, Bapenda melakukan koordinasi dengan PT Agro Artha Surya yang menjalankan kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Boalemo.
Pertemuan tersebut diarahkan pada pendataan serta pemeriksaan potensi sejumlah jenis pajak daerah. Cakupannya meliputi PBBKB, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga potensi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Selain mengidentifikasi kewajiban perpajakan, Bapenda juga membahas pembaruan data kendaraan operasional dan pendataan alat berat milik perusahaan.
Penggunaan air permukaan turut menjadi perhatian melalui pengukuran volume menggunakan flowmeter. Sementara itu, asal pasokan BBM untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan juga masuk dalam agenda verifikasi.
Pemerintah daerah mengharapkan langkah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pembinaan, keterbukaan informasi, dan pencocokan data secara berkala.
Pendampingan Kejaksaan Jadi Penguat Aspek Legalitas
Keterlibatan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Gorontalo menjadi bagian penting dalam keseluruhan agenda koordinasi di Jakarta.
Pendampingan ini diarahkan untuk memastikan proses konsultasi, klarifikasi informasi, dan tindak lanjut optimalisasi penerimaan daerah tetap berjalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Bapenda menegaskan bahwa hasil pertemuan tidak sekadar menjadi dokumentasi koordinasi antarlembaga. Seluruh informasi yang diperoleh akan diproses lebih lanjut melalui rekonsiliasi, pemeriksaan administrasi, dan penyusunan langkah teknis yang memiliki target terukur.
“Yang terpenting dari seluruh rangkaian koordinasi ini adalah tindak lanjutnya. Kami ingin memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan di Provinsi Gorontalo,” tegas Danial.
PAD dan DBH Diperkuat untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Gorontalo
Upaya Bapenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap arah kebijakan pemerintahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Baca Juga:
Bapenda Gorontalo Perkuat Regulasi Pajak Daerah, Evaluasi Ranperda Dikawal Langsung ke Kemendagri
Penguatan kapasitas fiskal, peningkatan PAD, dan optimalisasi penerimaan DBH dari pemerintah pusat menjadi sejumlah agenda yang terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha, pemerintah daerah berupaya memperbaiki tata kelola penerimaan agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Bapenda Provinsi Gorontalo juga memastikan koordinasi tersebut akan berlanjut melalui penguatan basis data, pengawasan kewajiban perpajakan, serta evaluasi potensi penerimaan dari berbagai sektor ekonomi.
“Optimalisasi PAD dan Dana Bagi Hasil merupakan dua langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan data yang akurat, regulasi yang kuat, serta kerja sama seluruh pihak, kita berharap kemandirian fiskal Gorontalo semakin meningkat,” tandas Danial.
