Kontras.id, (Bolmut) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mulai memantapkan kebijakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Fokus utama diarahkan pada pengendalian belanja, penentuan program prioritas, serta memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh ketika menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Bolmut, Kamis 12/11/2026.
Penyampaian nota keuangan ini merupakan kelanjutan dari tahapan pembahasan anggaran yang sebelumnya diawali dengan penandatanganan Kesepakatan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Agustus lalu.
Dalam pemaparannya, Aditya menjelaskan bahwa penyusunan rancangan APBD 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Pada tingkat daerah, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda pembangunan. Di antaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, serta menjaga kedaulatan pangan.
Aditya menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus mengutamakan kualitas penggunaan anggaran, bukan sekadar memperbanyak jumlah program. Karena itu, konsolidasi belanja, pemilihan kegiatan yang benar-benar prioritas, dan peningkatan efektivitas pengeluaran menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki sasaran dan hasil yang jelas serta dapat diukur manfaatnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran juga tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penghematan harus dilakukan dengan menata kembali program, menghilangkan kegiatan yang tumpang tindih, serta memastikan setiap belanja berorientasi pada kinerja dan dampak yang dihasilkan.
Postur APBD 2027: Pendapatan Rp513,49 Miliar
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Bolmut diproyeksikan mencapai Rp513.492.334.305. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp28.847.398.305 dan pendapatan transfer sebesar Rp484.644.936.000.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp528.834.498.937. Alokasi tersebut terbagi dalam empat kelompok belanja, yakni belanja operasi sebesar Rp437.146.757.258, belanja modal Rp14.784.052.332, belanja tidak terduga Rp1.050.205.109, serta belanja transfer sebesar Rp75.853.484.238.
Berdasarkan proyeksi tersebut, terdapat selisih antara total pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp15.342.164.632. Selisih ini dicatat sebagai pembiayaan dalam struktur rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Di hadapan jajaran legislatif, Aditya berharap nota keuangan yang telah disampaikan dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bolmut.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Kapolres Bolmut, perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Pabung 1303/BM, perwakilan Ketua Pengadilan Agama Boroko, para Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta staf ahli.
Selanjutnya, pembahasan rancangan APBD 2027 akan menjadi tahapan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan kebijakan belanja dengan prioritas pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan pelayanan publik.
Dengan demikian, kualitas APBD 2027 tidak hanya akan dilihat dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga dari sejauh mana penggunaannya mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bolmut.
