Kontras.id, (Bolmut) – Ancaman abrasi pantai di Desa Busisingo Utara, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), seolah tak pernah menjadi prioritas penanganan pemerintah.
Meski persoalan ini telah disuarakan lebih dari satu dekade, masyarakat pesisir masih harus menghadapi pengikisan daratan tanpa kepastian kapan perlindungan pantai akan dibangun.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan Kepala Desa Busisingo Utara, Sahrir Hassan, S.E. Ia mengaku persoalan abrasi sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, tetapi hingga kini belum terlihat langkah konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kekecewaan itu kembali disuarakan dalam kegiatan reses anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) III di Kecamatan Sangkub. Di hadapan para wakil rakyat, Sahrir kembali membawa persoalan yang selama bertahun-tahun menghantui kehidupan masyarakat pesisir.
“Sudah lebih dari sepuluh tahun persoalan ini kami suarakan. Kami berharap pemerintah benar-benar memberikan perhatian serius. Jangan sampai persoalan ini terus berulang kali dibahas, tetapi tidak ada penyelesaian di lapangan,” kata Sahrir kepada Kontras, Sabtu 07/11/2026.
Baca Juga:
Abrasi Pantai Busisingo Utara Bolmut Ancam Lahan Pertanian Warga
Ironisnya, persoalan abrasi tersebut bukan tanpa perhatian awal. Balai Wilayah Sungai (BWS) tercatat pernah turun melakukan peninjauan langsung pada 9 April 2026. Bupati dan Wakil Bupati Bolmut juga sebelumnya telah mendatangi kawasan pesisir yang terdampak.
Namun, kunjungan demi kunjungan tersebut belum memperlihatkan hasil berupa penanganan fisik yang dapat dirasakan masyarakat. Warga masih menunggu realisasi perlindungan pantai, sementara ancaman pengikisan daratan terus menjadi kekhawatiran.
Abrasi pantai bukan sekadar persoalan mundurnya garis pantai. Jika terus dibiarkan, pengikisan daratan berpotensi mengancam lahan produktif, kawasan permukiman, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di wilayah pesisir.
Baca Juga:
Bupati dan Wabup Bolmut Tinjau Lokasi Abrasi Pantai Desa Busisingo Utara
Sahrir berharap pemerintah daerah tidak lagi membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia meminta hasil peninjauan yang pernah dilakukan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi serius dengan BWS dan instansi terkait.
Baca Juga:
Soal Abrasi Busisingo Utara, Kotua Dewan Netizen Bolmut Sentil Aleg Dapil III
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima kunjungan dan mendengar rencana penanganan. Mereka membutuhkan kepastian mengenai langkah konkret, termasuk perencanaan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai agar abrasi tidak semakin meluas.
Aspirasi yang kembali disampaikan dalam forum reses DPRD Dapil III itu juga diharapkan tidak berakhir sebagai catatan seremonial penyerapan aspirasi. Para wakil rakyat dituntut mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Lebih dari sepuluh tahun masyarakat menyuarakan persoalan yang sama. Kini, yang mereka tunggu bukan lagi janji peninjauan atau sekadar pembahasan dalam forum resmi, melainkan tindakan nyata untuk menyelamatkan kawasan pesisir mereka.
Baca Juga:
Abrasi Ancam Bolmut, Sirajudin Datangi BWS Sulawesi I
Baca Juga:
Warga Tagih Perhatian DPRD Bolmut, Damkar hingga Abrasi Pantai Jadi Sorotan
Sebab, bagi masyarakat Busisingo Utara, penanganan abrasi bukan sekadar proyek pembangunan. Ini menyangkut perlindungan permukiman, keberlangsungan kehidupan, dan masa depan warga pesisir yang selama ini hidup di bawah ancaman pengikisan daratan.
