Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa 06/10/2026.
Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum Ranperda APBD 2027 memasuki pembahasan lebih lanjut hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira menegaskan, pembahasan APBD tidak boleh hanya dilihat sebagai rutinitas tahunan. Menurutnya, setiap angka yang tercantum dalam rancangan anggaran harus memiliki dasar, tujuan, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Setiap program dan kegiatan harus benar-benar memiliki manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar.
Ia mengatakan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran daerah disusun dengan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Zulfikar, pembahasan tingkat I juga menjadi ruang bagi DPRD untuk mencermati arah kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan untuk tahun anggaran 2027.
“Jangan sampai anggaran hanya besar secara nominal, tetapi hasilnya kecil dirasakan masyarakat. Karena itu, DPRD akan melihat setiap program berdasarkan urgensi dan manfaatnya,” tegas Zulfikar.
Ia berharap seluruh proses pembahasan dapat berlangsung terbuka dan konstruktif. Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif, kata dia, merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.
Zulfikar juga mengingatkan agar pembahasan APBD tidak dilakukan secara terburu-buru. Setiap komponen pendapatan maupun belanja perlu dikaji secara rasional agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran nantinya.
“Yang kita bahas bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik angka itu ada kepentingan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Gorontalo untuk satu tahun ke depan,” kata Zulfikar.
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Gorontalo Bahas Perubahan Tatib dan Rencana Kerja 2027
Karena itu, DPRD Kabupaten Gorontalo akan mencermati substansi Ranperda APBD 2027 bersama pihak eksekutif. Pembahasan diharapkan mampu menghasilkan APBD yang realistis, berpihak pada kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat Pembicaraan Tingkat I tersebut sekaligus menjadi awal dari rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD memastikan proses pembahasan akan diarahkan untuk menjaga kualitas penganggaran dan kepentingan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
