Kontras.id, (Gorontalo) – Maraknya dugaan penyelundupan sianida dari Filipina melalui perairan Gorontalo Utara mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo. Mereka mempertanyakan ketegasan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo dalam membongkar jaringan di balik peredaran barang tersebut.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erlin Adam menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap jaringan penyelundupan. Menurutnya, persoalan tidak akan selesai jika penindakan hanya berhenti pada pihak yang berada di lapangan.
“Penyebab maraknya penyelundupan sianida selama ini karena kurangnya ketegasan Ditpolairud dalam menindak para pelaku,” ujar Erlin kepada Kontras.id, Sabtu 26/09/2026
Menurut Erlin, aparat dinilai lebih banyak menyasar Anak Buah Kapal (ABK) maupun pekerja yang berada di lapangan. Sementara pihak yang disebut sebagai pemilik atau pengendali barang justru belum terlihat tersentuh proses hukum.
“Ditpolairud dinilai hanya mampu menyasar ABK maupun para pekerja, sementara aktor atau pemilik barang tak pernah tersentuh,” kata Erlin.
Kondisi tersebut, kata Erlin, dikhawatirkan membuat efek jera yang diharapkan justru sulit tercipta. Baginya, jika penindakan berhenti pada pelaku lapangan, jaringan di belakangnya masih memiliki ruang untuk kembali beroperasi.
“Oleh sebab itu, tidak ada efek jera buat para pelaku,” tegas Erlin.
Erlin kemudian menyinggung sosok Ko’ Lexi yang disebutnya berkaitan dengan perkara penyelundupan sianida di perairan Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, pada 13 April 2026. Ia mempertanyakan kejelasan penanganan terhadap sosok yang disebutnya sebagai aktor utama tersebut.
“Contoh saja Ko’ Lexi yang aktor utama penyeludupan sianida itu, sampai saat ini belum ada kejelasan keberadaannya,” kata Erlin.
Erlin juga menyinggung penindakan pada 23 April 2026 dini hari yang melibatkan tiga warga negara asing (WNA) dan satu warga negara Indonesia (WNI) yang disebut merupakan AB kapal.
Penindakan tersebut dilakukan melalui operasi gabungan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Gorontalo bersama Bea Cukai Gorontalo. Petugas saat itu menghentikan sebuah kapal jenis panboat tanpa nama yang melintas di perairan Desa Tolitehuyu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.
Baca Juga:
Lima Bulan Ko’ Lexi Menghilang, Kasus Sianida Filipina di Ditpolairud Masih Misterius
Namun, menurut Erlin, persoalan kembali berada pada siapa pihak yang diduga menjadi pengendali di balik pengiriman barang tersebut. Ia menilai penangkapan terhadap orang-orang di lapangan belum cukup apabila jaringan yang lebih besar tidak ikut terungkap.
“Aktor dari penyeludupan tersebut juga tidak tersentuh, hanya pelaku lapangan yang mampu diamankan,” kataErlin.
BEM Provinsi Gorontalo pun meminta aparat tidak berhenti pada keberhasilan mengamankan kapal, barang, atau pekerja. Sebab, dalam pandangan Erlin, publik membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang berada di balik rantai penyelundupan tersebut.
“Yang harus diungkap bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor di baliknya,” kata Erlin.
Menurut Erlin, jika pola penindakan hanya berhenti di ujung rantai, kapal bisa dihentikan, barang bisa diamankan, tetapi siapa yang mengatur perjalanan barang terus menjadi teka-teki, maka penyelundupan sianida tidak akan berhenti.
“Jika yang ditindak hanya orang di lapangan, sementara aktornya tidak tersentuh, jangan harap penyeludapan barang terlarang tersebut akan berheti” tegas Erlin.
Hingga berita ditulis, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan pihak Ditpolairud Polda Gorontalo atas pernyataan BEM Provinsi Gorontalo tersebut.
