Kontras.id, (Gorontalo) – Ketika kursi rapat tetap tersedia, tetapi salah satu pemiliknya disebut tak terlihat dalam sejumlah agenda kedewanan selama lebih dari dua bulan, pertanyaan publik pun mulai bermunculan.
Sorotan kali ini mengarah pada sikap sejumlah anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo yang memilih diam terkait persoalan tersebut.
Aktivis Gorontalo, Naviiq Gobel menilai sikap bungkamnya para anggota BK justru membuat persoalan ketidakhadiran Ance Robot semakin menarik perhatian. Menurutnya, publik tentu memiliki alasan untuk bertanya ketika persoalan menyangkut kehadiran anggota DPRD dalam menjalankan tugas kedewanan.
“Kalau memang tidak ada persoalan, kenapa harus diam? Publik hanya membutuhkan penjelasan yang terang, bukan teka-teki,” kata Naviiq kepada Kontras.id, Jumat 28/08/2026.
Baca Juga:
Ance Robot Dua Bulan Tak Terlihat di DPRD Gorontalo, Fraksi PDI-P Beri Penjelasan
Ia mengatakan, lembaga legislatif merupakan ruang publik yang semestinya terbuka terhadap pertanyaan masyarakat. Karena itu, menurut Naviiq, memberikan penjelasan mengenai kehadiran anggota dalam agenda kedewanan merupakan bagian dari bentuk transparansi, bukan sesuatu yang perlu dihindari.
Naviiq juga menyoroti posisi sejumlah anggota BK yang disebut mengetahui dinamika internal DPRD. Namun, ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Ance Robot, respons yang muncul justru dinilai minim penjelasan.
“BK itu bukan ruang kedap suara. Kalau ada pertanyaan publik, mestinya ada jawaban yang bisa dijelaskan secara terbuka dan proporsional,” ujar Naviq.
Baca Juga:
Dua Bulan Lebih Ance Robot Absen, Aktivis Soroti Diamnya BK DPRD Gorontalo
Menurut dia, diam memang tidak otomatis berarti ada persoalan. Namun, dalam komunikasi publik, terlalu lama tidak memberikan penjelasan justru dapat memunculkan beragam persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai publik akhirnya berpikir, kursinya ada, namanya ada, tetapi keberadaannya dalam agenda kedewanan seperti sedang main petak umpet,” ujar Naviiq.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi Ance Robot maupun pihak tertentu. Menurutnya, persoalan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana mekanisme kehadiran anggota DPRD dalam agenda kedewanan serta apakah terdapat alasan resmi yang dapat menjelaskan ketidakhadiran tersebut.
Naviiq berharap pimpinan DPRD maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi asumsi liar. Baginya, transparansi jauh lebih sederhana dibanding membiarkan masyarakat menebak-nebak sendiri.
“Yang diminta masyarakat sebenarnya sederhana, hadir kalau memang harus hadir, dan kalau ada alasan tidak hadir, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai yang ramai justru kursi kosongnya, sementara penjelasannya ikut kosong,” tandas Naviq.
Baca Juga:
BK DPRD Provinsi Gorontalo Bungkam Soal Ance Robot Absen Dua Bulan Lebih
Sebelumnya, sikap BK DPRD Provinsi Gorontalo terkait absennya Anggota DPRD Ance Robot selama lebih dari dua bulan perlu dipertanyakan.
Alih-alih memberikan penjelasan kepada publik, sejumlah anggota BK justru terkesan saling melempar kewenangan ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut.
Kontras.id telah mencoba meminta tanggapan Anggota BK DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus melalui pesan WhatsApp. Namun, Hamzah meminta awak media ini menghubungi anggota BK lainnya.
“Boleh ke pak UK (Umar Karim) ya,” ujar Hamzah singkat pada Kamis, 27 Agustus 2026.
