Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango, Kabupaten Bone Bolango, menghadapi kendala berat dalam menjalankan aktivitas kantor desa. Selama delapan tahun, kegiatan pemerintahan terpaksa dilakukan di rumah warga karena bangunan kantor desa yang telah berdiri tidak bisa ditempati akibat status lahan yang belum tuntas.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring ke lapangan pada Minggu (7/12/2025). Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Fadli Poha, bersama anggota Femmy K. Udoki, Yeyen Sidiki, Umar Karim, dan Ramdan D. Liputo, serta didampingi staf sekretariat komisi. Mereka disambut Kepala Desa Sejahtera, Ibrahim Hasiru, beserta perangkat desa.
Ibrahim Hasiru menjelaskan bahwa sengketa lahan menjadi penghambat utama pemanfaatan kantor desa.
“Pemerintah desa pernah menawarkan ganti rugi senilai Rp75 juta kepada ahli waris, namun belum mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Dia menambahkan, proposal permohonan bantuan anggaran pembebasan lahan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR juga belum memperoleh kepastian tindak lanjut.
Dalam dialog dengan Komisi I, terungkap bahwa bangunan yang sudah berdiri—mulai dari kantor desa, TK/PAUD, Polindes, hingga TPQ—seringkali tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena masalah status lahan. Femmy K. Udoki menyoroti kondisi ini dan menekankan perlunya tindakan cepat.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Masalah ini sudah terlalu lama dan berdampak pada pelayanan masyarakat. Diperlukan percepatan penyelesaian agar aset yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Femmy.
Dia juga meminta pemerintah desa segera menindaklanjuti proposal yang pernah diajukan ke Dinas PUPR, agar ada kepastian solusi dan aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan lancar di lokasi kantor desa.
