Oleh: Jayusdi Rivai,(Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo).
Kontras.id, (Opini) – Sampai saat ini masih Ramai pemberitaan dan perbincangan pasca RUPS BSG. Paling anyar adalah safari pihak BSG ke para Kepala Daerah.
Pertama Masalah Komisaris
Apakah soal Bagi” kekuasaan? Iya Benar. Apakah keliru? Tidak. Wajarlah Karena kita punya saham dan telah menjadi kesepakatan ketika terjadi perubahan nama dari Bank Sulut menjadi BSG.
Terus apa yang jadi masalah? Masalahnya Sulut mampu menyatukan siapa yang mewakili dalam Komisaris, sementara Gorontalo yah bisa kita lihat pasca RUPS ada beberapa Kepala Daerah menanggapi dengan tegas, sementara yang lain tetap keep calm, dan di samping itu bahkan ada yang saling menyalahkan.
Kedua Masalah Penarikan Saham
Perpindahan RKUD, perpindahan Dana Desa ADD, dan perpindahan dana-dana lainnya. Ada yang mengaitkan soal kecilnya saham, CSR, Deviden sampai bantuan keuangan lainnya.
Apakah itu akan menimbulkan masalah buat daerah?? Saya rasa tidak. Mau kita saham di Bank manapun tentu dalam PKS tercantum soal deviden, soal CSR jangankan di Bank tempat kita menanamkan modal, bahkan dari perusahaan yang beraktivitas di wilayah kita saja diwajibkan oleh ketentuan untuk CSR, ketik saja di google CSR maka kita akan paham.
Soal RKUD, DD, ADD, dan lainnya adalah hal biasa bagi daerah perpindahannya. Toh ada daerah yang baru tahun 2018 RKUD nya berpindah dari BRI ke BSG, ada daerah yang ADD di BSG dan DD di BRI, bahkan ada yang tiap tahun pindah ADD dan DD dari Bank BSG ke bank Lain dan sebaliknya.
Soal Bantuan lainnya baik dalam bentuk support kegiatan maupun fresh money adalah hal biasa bagi bank. Bisa kita lihat kan hampir setiap kegiatan skala daerag ada logo bank, “meskipun tanpa kita punya saham di situ, artinya banyak sponsorship kegiatan”.
Ketiga Masalah Sikap
Setidaknya hari ini ada 3 opsi yang sedang berkembang, pertama bentuk Bank Daerah sendiri, kedua pindah Bank BUMN lainnya dan ketiga tetap bertahan di BSG dengan tawaran yang hari ini beredar di pemberitaan.
Maka, jika kita bicara realistis opsi pertama mendirikan Bank Daerah adalah yang paling sulit terlaksana setidaknya dalam jangka waktu pendek maupun menengah meskipun bukan tidak mungkin. Kenapa, karena Sumber Daya terutama finansial adalah problem utama, juga secara keseluruhan menyatukan pendapat para kepala daerah hari ini dengan perkembangan yang kayaknya sedang panas”nya agak sulit apalagi di tambah latar belakang politik yang berbeda”.
Maka yang paling memungkinkan dalam janga waktu pendek dan menengah saat ini adalah adalah opsi kedua maupun opsi ketiga. Tapi kedua opsi itupun punya kelemahan maupun kelebihan masing”.
Bersambung…
