Kontras.id, (Boltara) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam memperkuat pembangunan daerah terus ditunjukkan melalui berbagai langkah strategis.
Salah satunya melalui pertemuan langsung antara Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 08/06/2026.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus pembahasan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas belanja daerah, hingga berbagai isu nasional yang berdampak langsung terhadap pemerintah daerah.
Bupati Sirajudin Lasena memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi terkait tantangan yang dihadapi daerah dalam mengoptimalkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang saat ini.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan pesan Presiden yang menekankan pentingnya kehadiran negara hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan dan program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Pak Presiden menginginkan negara dan daerah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang masih hidup dalam kondisi miskin,” ujar Tomsi Tohir.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan struktural tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memiliki kepekaan dan respons cepat terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Sebagai contoh, Tomsi menyinggung kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang disebut tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan nyata yang memerlukan kerja bersama lintas sektor.
“Apa yang terjadi di NTT merupakan gambaran nyata dampak kemiskinan struktural yang harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah,” tegasnya.
Selain isu kemiskinan, Sekjen Kemendagri juga menyoroti sejumlah perkembangan nasional lainnya, mulai dari bencana yang terjadi di beberapa daerah hingga dampak dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus melakukan adaptasi kebijakan agar mampu merespons berbagai perubahan yang terjadi secara cepat, tepat, dan efektif.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati Boltara dalam agenda tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Boltara, Inspektur Daerah Kabupaten Boltara, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boltara.
Dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intens bersama pemerintah pusat, Pemkab Boltara optimistis berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Advetorial)
