Kontras.id, (Boltara) – Polemik sampah di ruas Jalan Pimpi-Huntuk Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kian memanas. Setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boltara menyebut pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan dan desa, kini giliran Camat Bintauna, Sarwo Eddy Posangi, S.E., M.Si., angkat suara.
Sarwo membantah pernyataan DLH yang dinilai terlalu mudah melempar tanggung jawab ke tingkat bawah.
“Jangan hanya lempar tanggung jawab ke kecamatan. DLH itu punya fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyediaan sistem. Kalau sampah menumpuk seperti ini, berarti ada yang tidak jalan,” tegas Sarwo kepada Kontras.id, Sabtu 18/04/2026.
Sarwo menilai, persoalan sampah di wilayahnya bukan sekadar soal kesadaran masyarakat atau kinerja pemerintah desa. Menurutnya, tanpa dukungan sistem yang jelas dari DLH, persoalan serupa akan terus berulang.
“Kalau hanya himbauan tanpa solusi konkret, itu tidak cukup. Mana armada? Mana pengangkutan rutin? Mana pengawasan?” imbuh Sarwo.
Menurutnya, kecamatan memang menjalankan fungsi koordinasi di lapangan, namun tidak memiliki kewenangan penuh dalam urusan teknis pengelolaan sampah.
“Jangan dibalik. Kecamatan bukan operator utama. DLH itu leading sektor,” ujar Sarwo.
Baca Juga: TPS Nihil, Sampah Berserakan di Ruas Jalan Pimpi-Huntuk, DLH Boltara Disorot
Pernyataan Camat Bintauna secara tidak langsung mengembalikan sorotan kepada DLH sebagai instansi teknis yang seharusnya menjadi ujung tombak pengelolaan lingkungan di daerah.
Jika sebelumnya DLH menegaskan hanya sebatas penyedia sarana dan pembuat himbauan, kini publik mulai mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah cukup. Sebab fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Sampah masih menumpuk, bahkan semakin mengkhawatirkan.
