Kontras.id, (Gorontalo) – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga surati Gubernur Gorontalo meminta agar aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayahnya ditertibkan.
Surat permohonan Bupati Pohuwato nomor 90/PERA-DLH/IBGI tertanggal 21 Desember tersebut beredar di grup-grup whatsapp awak media, Sabtu 23/12/2023. Isi surat tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato tahun 2023 mengalami gangguan peniruan, terutama kualitas air.
“Berdasarkan hasil pemantauan kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023, indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten mengalami kecenderungan penurunan, terutama aspek kualitas air dan tutupan lahan serta terjadi peningkatan perubahan bentang alam yang signifikan,” jelas Bupati dilansir dari isi surat itu.
Tak hanya itu, kubangan atau bekas galian tambang mengakibatkan penularan penyakit malaria di Kabupaten Pohuwato makin parah.
“Terhadap dampak negatif yang telah terjadi tersebut, diperparah dengan penularan penyakit malaria yang diduga kuat berasal dari kubangan/bekas galian tambang,” terang Bupati Pohuwato.
“Maka terkait hal tersebut, kami bermohon kiranya Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat melakukan upaya penertiban terhadap penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup serta sebagai upaya pengendalian penularan penyakit malaria di Kabupaten Pohuwato,” tandas Saipul.
Tembusan surat yang ditandatangani Bupati Pohuwato tersebut antara lain, Menteri Lingkungan Hidup RI, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, KLHK RI, Kapolda Gorontalo hingga Kapolres Pohuwato.
Hingga berita terbit, Kontras.id masih berupaya meminta penjelasan Pemkab Pohuwato soal surat tersebut.
Penulis Thoger
