Kontras.id, (Gorontalo) – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo menggelar rapat review usulan proposal dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI), Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI), dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pengelolaan dana hibah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Review dilakukan untuk mencermati usulan program dan kegiatan sekaligus memperkuat koordinasi dengan organisasi penerima hibah.
Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PMI, PDDI, dan KPA merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan di bidang kesehatan, kemanusiaan, dan pelayanan sosial.
Menurut Anang, peran ketiga organisasi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari mendukung ketersediaan darah yang aman, penanganan keadaan darurat dan bencana, pembinaan sukarelawan, hingga pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
“Organisasi mitra pemerintah memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dukungan dana hibah harus diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran serta pengelolaan anggaran yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel,” ungkap Anang.
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBD Perubahan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam NPHD. Selain kesesuaian pemanfaatan anggaran, aspek pertanggungjawaban administrasi dan fisik juga menjadi perhatian penting.
Dalam forum tersebut, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian. Pertama, ketepatan sasaran penggunaan dana hibah sesuai usulan kegiatan. Kedua, ketertiban penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga, identifikasi berbagai kendala yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan agar dapat dicarikan solusi bersama.
Anang berharap seluruh pengurus organisasi penerima hibah senantiasa menjaga kepercayaan pemerintah daerah dengan melaksanakan kegiatan sesuai peruntukan serta menyampaikan laporan penggunaan dana secara tepat waktu.
Ia juga meminta jajaran Dinkes P2KB memberikan pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi secara profesional kepada seluruh organisasi penerima hibah.
Komitmen terhadap tata kelola hibah yang tertib dan bertanggung jawab diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PMI, PDDI, dan KPA.
Dengan demikian, dukungan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan pelayanan kesehatan, kegiatan kemanusiaan, serta upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo.
