Kontras.id, (Gorontalo) – Dana bantuan sosial (Bansos) belum dicairkan oleh PT. Pos Indonesia, salah satu aparat Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara memperutangkan barang dagangannya ke KPM.
Hal ini disampaikan salah satu KPM yang enggan disebutkan namanya. Ia menceritakan, sebelumnya seluruh KPM dikumpulkan di Kantor Desa untuk disampaikan soal penyaluran BPNT, KPH dan BLT BBM oleh PT. Pos Indonesia.
“Sekdes (Sekertaris Desa) menyampaikan untuk sembako jika ada penerima yang mau ambil lebih dulu sudah bisa diambil. Saya kaget, biasanya terima uang dulu baru itu kita belanja sembako di penyalur. Jadi KPM diminta mengambil sembako dengan cara hutang dan dibayar setelah kami menerima dari PT. Pos,” kata KPM kepada Kontras.id, Rabu 30/11/2022.
“Untuk pengambilan sembako, diambil di rumah orang tua ibu sekdes. Sembako yang diberikan ke kami terdiri dari beras 50 Kg, 2 bak telur, 1 biji buah apel. Bagi penerima yang sudah ambil sembako dikasih nota pembelanjaan yang ditulis Ibu Sekdes sendiri. Untuk saya sendiri total itu pembelanjaan ada Rp. 700.000,” sambungnya.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Tanjung Karang, Abas Pakuna saat dimintai tanggapannya enggan memberikan keterangan.
“Bisa tanya langsung ke ibu Sekdes Pak, nanti Saya kirim nomornya,” ucap Abas via pesan WhatsApp.
Sementara Sekdes Tanjung Karang, Elisnawati Noi menjelaskan, bantuan BPNT, BLT BBM, PKH disalurkan lewat PT POS Indonesia secara tunai. Dalam juknis penyaluran bahwa penyalur, agen, e-Warung tidak disebutkan atau tidak di libatkan dalam proses penyaluran karna bantuannya tidak lewat bank atau kartu ATM KPM.
“Setelah KPM menerima uang bantuan, terserah mereka mau beli di mana. Namun dari pada mereka belanja di warung lain di kecamatan lain disisi lain saya juga penjual beras maka mereka menyampaikan kalau boleh mereka menggunakan jasa saya untuk mengadakan barang kebutuhan mereka,” kata Elisnawati.
Elisnawati mengatakan, dirinya penjual beras sejak tiga tahun yang lalu dan mengantongi izin dari pemerintah daerah dengan nama usaha saya UD. BERKAH MANDIRI yang bergerak di bidang pengadaan bahan sembako.
“Jangankan saya pak, di Desa lain pun KPM so mulai ba angka bahan di toko-toko yang mereka percayai, walaupun belum ada pencairan dari Pos. Maka dari itu adapun yang saya lakukan itu bukan diatur dengan juknis melainkan saya lakukan atas dasar saya penjual beras. Adapun nominal yang mereka belanjakan itu hanya nilai bantuan BPNT saja, dan utk PKH dan BLT BBM itu mereka belanjakan sesuai kebutuhannya,” jelas Elisnawati.
“Bahkan di Desa Huidu Melito KPM lain belanjanya di warungnya Kades Huidu Melito. Itu karena di dalam penyaluran oleh Pos tidak menyebutkan penyalur lagi, melainkan KPM berhak belanja dimana saja yang mereka inginkan. Untuk Desa Tanjung Karang KPM so ba hutang pa saya pak. Saya tidak mo layani salah-salah karna uang belum saya terima. Namun lantaran mereka butuh maka saya pun layani mereka,” lanjut Elisnawati.
Elisnawati mengaku tidak memaksa KPM untuk hutang Sembako di warungnya. Karena menurut dia, barang dagangannya merupakan kebutuhan sehari-hari. Diketahui sebanyak 40 KPM telah berutang kepada dirinya.
“Karna saya pa barang ini adalah dagangan harian, bahkan selain selama ini saya jual dan melayani orang mau hutang beras bayar perbulan. Makanya saya sudah terbiasa dengan orang yang utang beras,” tutup Elisnawati.
Penulis : Mohammad Agus Lamatenggo
