Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo, Nikson Jusuf me-warning/memperingatkan seluruh kader Partai Golkar yang selalu melayangkan kritikan pedas kepada pemerintah daerah.
Menurut Nikson, tidak elok bagi kader mengritisi sebuah pemerintahan sementara partainya sendiri bagian dari pemerintahan itu sendiri.
“Kenapa DPD II melakukan hal ini, tidak kain karena partai Golkar berada dalam roda kepemimpinan daerah Kabupaten Gorontalo. Jadi sudah menjadi tugas partai golkar juga membangun dan membuat daerah aman,” tegas Nikson, Kamis 11/08/2022.
Nikson menegaskan, setiap kader Partai Golkar yang ingin mengeluarkan statement wajib berkoordinasi dengan Ketua DPD II.
“Seharusnya Ketua Fraksi dan seluruh anggota DPRD dari partai Golkar untuk menyampaikan pendapat seperti harus sepengetahuan ketua DPD II Golkar,” tegas Nikson.
Saat ditanya soal pernyataan Ketua Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa terkait belum layaknya Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menerima gelar adat, Nikson menuturkan bahwa itu adalah pernyataan pribadi bukan Partai Golkar.
“Saya pikir pernyataan pak Iskandar ini pribadi, karena seharusnya setiap pernyataan yang mengatasnamakan Fraksi harus diketahui Partai,” tegas Nikson.
Menurut Nikson, gelar adat merupakan urusan lembaga adat bukan urusan partai politik, apalagi sampai masuk kedalamnya.
“Terkait pernyataan pak iskandar yang mengatas namakan fraksi golkar pada pemberitaan gelar adat, itu adalah pernyataan pribadinya bukan atas nama partai,” pungkas Nikson.
Penulis : Khalid Moomin
Comments 3