Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Sladauri Dj Kinga meminta pemerintah daerah melakukan kajian dan perencanaan yang matang terhadap pengelolaan anggaran pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2023 mendatang.
Sladauri mengatakan, hal ini agar pengalokasian dan pemanfaatan anggaran disetiap kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Pasalnya, belajar dari pengelolaan dan capaian pelaksanaan program kegiatan boding di PUPR tahun 2021 penyerapan anggarannya hanya sebesar Rp 197.255.976.806 atau berkisar 58,35 persen dari alokasi Rp 338.032.076.226 pada 6 program dan 75 sub kegiatan.
“Itu diluar dari anggaran secretariat, maka anggaran terbesar pada sub program kegiatan bina marga, cipta karya dan terendah alokasi anggaran sub program kegiatan PSDA,” ungkap Sladauri, Senin 20/06/2022.
Sladauri menyampaikan, sub program kegiatan Bina Marga paling banyak mendapatkan alokasi anggaran namun penyerapannya hanya Rp 150.907.923.968 dan output kinerja paling rendah capaiannya hanya sebesar 39 persen.
“Permaslaahan terbesar adalah, terdapat 54 kegiatan yang pekerjaannya tidak selesai di tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan di tahun 2022. Ysementara penjelasan terhadap pemasalahan 54 kegiatan singel years belum diberikan penjelasan dalam dokumen LKPJ 2021,” kata Sladauri.
Aleg dua periode in menuturkan, penjelasan terhadap tidak terlaksananya 18 paket peningkatan jalan desa/kelurahan dan satu paket rehab panel jalan Raja Wadipala cs juga belum tertuang pada LKPJ 2021.
“Untuk itu dalam LKPJ kemarin, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah melakukan perencanaan matang dengan memperhatikan target waktu, sekaligus pengawasan intensif dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan terhadap pekerjaan yang belum terlaksana,” terang Sladauri.
“DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelesaian sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku,” tandas Sladauri.
Penulis : Thoger