Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa meminta pemerintah daerah untuk tidak takut dan risau soal surat yang dikirim oleh beberapa anggota legislatif ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tentang penolokan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Iskandar menegaskan, peminjaman dana PEN telah disetujui oleh lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah), dan pesetujuan tersebut telah tertuang dalam peraturan daerah (Perda).
“Tidak usah takut atau risau, ini sudah tertuang di dokumen Perda. Ini bukan lagi disetujui oleh satu pihak, tapi disetujui oleh dua lembaga (eksekutif dan legislatif,” tegas Iskandar, Senin 11/10/2021.
Iskandar mengatakan, surat yang dikirim oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten ke PT PT SMI hanya bersifat biasa dan normatif. Iskandar menjelaskan, isi surat tersebut hanya meminta usulan mereka tentang penolakan pencairan dana PEN tahap dua agar diparipurnakan, namun hingga saat ini paripurna terkait hal itu tidak pernah terealissi.
“Kalaupun diminta (diparipunakan) di APBD-P (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), itu sudah selesai dan disetujui oleh seluruh fraksi. Tidak ada satu pun yang terlewati,” kata Iskandar.
“Maka saya minta kepada oknum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jangan memprovokasi para kontraktor untuk datang di DPRD. Kata mereka bahwa tidak cair ini (dana PEN), gara-gara DPRD, jangan begitu. Sama-sama kita ini punya niatan membantu rakyat, termasuk kontraktor,” tandas Iskandar.
Iskandar mengungkapkan, ada sekolompok kontraktor mendatangi rumahnya dan membicarakan soal dana PEN. Namun menurut Iskandar, hal itu butuh pendalaman kembali.
“Ada beberapa kontraktor yang menemui saya bicara panjang lebar terkait dana PEN, tetapi hal itu butuh pendalaman lebih lanjut. Sama-sama kita punya niat membantu selurut rakyat, termasuk kontraktor,” tandas Iskandar
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
