Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano mengungkapkan alasan DPRD mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi perangkat desa.
Kata Sayrifudin, alasan DPRD yang pertama bahwa evaluasi aparat desa merupakan amanat undang-undang yang mengharuskan perangkat desa dilakukan evaluasi setiap tahun.
“Tapi yang melakukan evaluasi adalah camat dan kepala desa, bukan bupati. Tolak ukur kinerja seseorang itu melalui evaluasi. Bagaimana kita ketahui kinerja mereka kalau kita tidak evaluasi,” terang Syarifudin kepada media ini, Rabu 09/06/2021.
Syarifudin mengatakan, penyebab lainnya DPRD mendorong agar evaluasi segera dilakukan karena fungsi perangkat desa ada keterkaitan dengan perangkat lainnya, antara lain terkait validasi data kependudukan.
“Yang tau persis data kependudukan adalah perangkat desa. Kemarin kita dihebohkan dengan 36 ribu data non aktif di Dukcapil, berarti tidak maksimal kerja di sana (desa),” tutur Syarifudin.
“Selain data kependudukan yang tidak valid, evaluasi ini juga didorong oleh keluhan masyarakat yang seharunya layak mendapatkan BPJS gratis tapi dari desa datanya tidak dimasukan sebagai penerima. Sehingga itu kami minta evaluasi,” sambung Aleg Demokrat ini.
Syarifudin mengaku, prihatin dengan ditemukannya 36 ribu data kependudukan yang non aktif. Sementara kata Syarifudin, di desa sudah ada perangkat desa yang digaji sesuai amanat UU tapi kinerja mereka tidak sesuai harapan masyarakat.
“Karena ketidakmaksimalan kinerja mereka, maka kami meminta untuk segera dilakukan evaluasi,” tandas Aleg Boliyohuto Cs ini.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
