Example floating
Example floating
DaerahHeadlineLegislatorPemerintahan

Komisi l Minta Pemda Kaji Kembali Keputusan Komisi Pilkades

×

Komisi l Minta Pemda Kaji Kembali Keputusan Komisi Pilkades

Sebarkan artikel ini
DPRD Kabupaten Gorontalo
Foto : Suasana RDP tentang aduan Cakades Bongohulawa dan Donggala yang tidak lolos seleksi oleh Komisi l DPDR Kabupaten Gorontalo di ruang sidang paripurna DPRD, Senin (15/03/2021),(foto Thoger/Kontras.id).

Kontras.id (Gorontalo) – Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, mengkaji kembali keputusan Komisi Pilkades tentang pencalonan beberapa kepala desa yang dinyatakan tidak lolos pada seleksi.

Permintaan ini adalah salah satu poin rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi l bersama Komisi Pilkades dan para pengadu yang dinyatakan tidak lolos seleksi, diantaranya Calon Kepala Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomemedan Cakades Donggala, Kecamtan Batudaa di ruang Paripurna DPRD, Senin 15/03/2021.

Kepada awak media Ketua Komisi l Safrudin Bano menjelaskan, rekomendasi tersebut adalah bentuk keseriusan DPRD untuk mensukseskan Pilkades Kabupaten Gorontalo yang adil dan transparan.

Rekomendasi yang disepakati oleh Komisi l tersebut kata Safrudin, berlaku secara umum. Bukan hanya untuk Desa Bongohulawa maupun Donggala, tapi bagi beberapa desa yang hingga saat ini masih berpolemik.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah mengkaji kembali hasil putusan Komisi Pilkades berdasarkan regulasi yang ada.” kata Safrudin.

Ke dua, kata Sarfudin, pihaknya juga meminta pemerintah daerah agar mengundang Komisi Pilkades untuk mengklarifikasi isu yang berhembus di masyarakat tentang dugaan ketidak netralan komisi pada pelaksanaan seleksi tahapan Plkades yang sudah berjalan saat ini.

“Bagi yang berkepentingan (pelapor) yang merasa tidak puas terhadap putusan pemerintah dan komisi, maka kami DPRD memberi ruang untuk
melakukan gugatan secara hukum,” tegas Safrudin.

Tak hanya itu, Komisi l juga meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan deteksi dini tentang adanya titik-titik yang rawan akan konflik pada pelaksanaan Pilkades serentak.

“Kami juga meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan deteksi dini atas adanya indikasi kerawanan Kantibmas terhadap pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Gorontalo dan dilakukan koordinasi dengan pihak kopolisian dan TNI,” terang Safrudin.

“Rekom ini akan segera kita serahkan kepada Ketua DPRD, untuk diteruskan ke pemerintah daerah,” tandas Aleg Demokrat Dapil Boliyohuto Cs.

Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
Share :  
Example 120x600