Kontras.id (Kabupaten Gorontalo) – Anggota komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo, Arifin Kilo meminta pemerintah daerah memperbaiki data masyarakat penerima kartu BPJS Kesehatan.
Pasalnya kata Arifin, DPRD sering didatangi oleh masyarakat untuk mengadukan kartu BPSJ yang tidak aktif.
“Yang tidak aktif itu sekitar 14 ribu. Sebenarnya ini bukan masalah simple, tapi data ini ada di BPJS. Harusnya antara Dinas Kesehatan, Sosial dan BPJS duduk bersama memverifikasi hal ini,” tutur Arifin kapad media ini usai mengikuti rapat bersama Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Kamis 07/01/2021.
Arifin mengungkapkan, sesuai informasi bahwa 92 persen masyarakat kabupaten Gorontalo pengguna BPJS yang yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi saat berjalannya waktu banyak yang kita hadapi, salah satunya masih mempergunakan dana talangan.
“Malah tiap hari banyak sekali permaslahan yang kita hadapi, belum masuk akhir tahun dana talangan sudah habis. Persoalan ini yang harus kita tentukan dan harus kita bicarakan brsama,” ucap Arifin.
“Maslah ini sering terjadi karena ketidak mampuan kita mengolah data yang ada. Saya berharap dengan anggaran 1,4 milyar data penerima BPJS kita akan valid dan tidak menimbulkan masalah kedepan,” harap Arifin.
Penulis : Rollink Djafar
Redaktur : Anas Bau
