Example floating
Example floating
DaerahHeadlinePemerintahan

13 TKA Cina Masuk PLTU Tomilito, Wabup Gorut Geram

×

13 TKA Cina Masuk PLTU Tomilito, Wabup Gorut Geram

Sebarkan artikel ini
Thariq Modanggu
Foto : Wabup Gorut, Thariq Modanggu bersama Forkopimda saat melakukan sidak ke PLTU Tomilito, Jumat (07/08),(foto Istimewa).

Kontras.id (Gorut) – Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu merasa kesal atas sikap PLTU Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito yang memasukan 13 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina tanpa pemberitahuan terlebih dulu ke pemerintah daerah.

Wabup Thariq menilai, pihak PLTU Tomilito atau PT. Gorontalo Listrik Perdana (GLP) selaku pemilik perusahaan, tidak mengindahkan kesepakatan hasil rapat bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Forkopimda Gorut yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Pada kesepakatan tersebut pihak PLTU dan perusahaan didalamnya, diwajibkan berkoordinasi dengan Pemda Gorut jika ingin mendatangkan TKA.

“Pagi tadi saya kaget mendengar informasi bahwa sudah ada TKA asal Cina tiba di Gorontalo pada Rabu (05/08). Saya segera mengajak Kepala Dinas Nakertrans turun meninjau langsung, ternyata benar sudah ada 13 orang TKA asal Cina di PLTU Tomilito,” kata Wabup usai melakukan peninjauan di PLTU Tomilito, Jumat 07/08/2020.

“Kami terus terang kesal kepada Pihak PLTU. Pasalnya berdasarkan rapat bersama Wakil Gubernur, pihak PLTU dan perusahaan didalam sepakat pro aktif untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan transparan untuk kedatangan TKA. Nah, ini tidak dilakukan (ingkar_red),” sambung Wabup.

Thariq kembali mengingatkan pihak PLTU untuk lebih cepat memberikan informasi kepada pemerintah daerah terkait rencana kedatangan TKA, agar pemerintah bisa melakukan pengecekan dan pengawasan.

“Sehingga kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan sudah menimbulkan kegaduhan baru itu kami diberikan informasi,” tegas Thariq.

Thariq mengatakan menurut pengakuan HRD PLTU, rencana kedatangan 13 TKA ini sudah disampaikan kepada pihak imigrasi dan tenaga kerja.

“HRD tadi menyampaikan bahwa mereka sudah menyampaikan rencana kedatangan ini kepada pihak imigrasi dan tenaga kerja. Tapi, kami menyampaikan karena ini sudah menimbulkan tuntutan publik cukup deras, sehingga kami pemerintah daerah harus mendapatkan informasi, walaupun kewenangannya ada di provinsi tapi kami berada di Gorut,” jelas Thariq.

“Sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sosial, keamanan, apalagi soal penanganan Covid-19, maka itu menjadi tanggung jawab kami,” pungkas Thariq.(06)

Share :  
Example 120x600