Kontras.id, (Gorontalo) – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S Niode menilai, pemerintah Provinsi Gorontalo lengah terhadap kualitas pelayanan publik. Akibatnya, dari enam Kabupaten/Kota yang ada di Gorontalo hanya satu kabupaten yang mendapat predikat kepatuhan standar pelayan tinggi.
Alim mengatakan, selebrasi penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI telah dilakukan pada 29 Desember Tahun 2021 kemarin yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Untuk Provinsi Gorontalo, hanya Gorontalo Utara (Gorut) yang berada pada posisi ke 87 dari 416 Kabupaten yang dinilai. Gorut kata Alim, berhasil meraih kepatuhan tinggi dengan nilai kumulatif 83.94 dan mencatatkan diri dalam zona hijau.
“Hanya Gorut satu-satunya di Gorontalo yang masuk zona hijau, sementara yang lain masuk dalam zona kuning,” ungkap Alim dalam rilis Ombudsman Gorontalo yang diterima redaksi Kontras.id, Selasa 04/01/2022.
Ali mengungkapkan, untuk tahun 2021 pemerintah Provinsi Gorontalo hanya mampu berada pada posisi ke 26 dari 34 Provinsi dengan nilai 67,58. Kota Gorontalo diposisi 41 dari 98 Kota dengan nilai 78, 01. Bone Bolango pada posisi 185 dari 416 Kabupaten dengan nilai 71,75, dan Kabupaten Pohuwato pada posisi 319 dari 416 Kabupaten dengan nilai 52,16.
“Pelayanan publik tidak hanya sekedar inovasi semata, namun perlu dukungan banyak hal terutama konsistensi dalam menjaga kualitas yang didasari oleh perangkat hukum,” ungkap Alim.
Alim menegaskan, turunnya nilai kepatuhan oleh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Gorontalo menyadarkan kita semua bahwa konsistensi perlu untuk dijaga.
“Kami berharap, tahun 2022 ini Gorontalo bisa bangkit lagi,” harap Alim.
Penulis : Tim Redaksi
