Example floating
Example floating
DaerahLegislator

Bahas Hasil Evaluasi Perangkat Desa, Komisi I Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas Terkait

×

Bahas Hasil Evaluasi Perangkat Desa, Komisi I Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas Terkait

Sebarkan artikel ini
DPRD Kabupaten Gorontalo
Foto : Suasana rapat Komisi I DPRD Kabgor bersama dinas terkait, Senin (03/01/2022),(foto Thoger/Kontras.id).

Kontras.id, (Gorontalo) – Bahas penyelenggaraan evaluasi perangkat desa yang digelar belum lama ini, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Panitia Seleksi (Pansel) di ruang Komisi I, Senin 03/01/2022.

Ketua Komisi I Syaripudin Bano menjelaskan, maksud dan tujuan tujuan pelaksanaan rapat kerja Komisi dengan Pansel yakni DPRD ingin melihat sejauh mana hasil tahapan evaluasinya. Intinya kata Syarifudin, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik DPRD mendukung pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Tadi kita Komisi I menggelar rapat bersama mitra kerja, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Panitia Seleksi Perangkat Desa. Materi pembahasan terkait hal-hal penyelenggaraan evaluasi aparat desa,” jelas Syaripudin.

Syaripudin mengatakan, aparat desa merupakan ujung tombak untuk menggerakkan pembangunan daerah dari tingkat bawah, sehingga butuh penguatan kinerja melalui proses evaluasi.

“Sebanyak 2.064 orang yang tersebar di 191 desa, dilakukan evaluasi. Hasilnya telah diserahkan oleh panitia kepada masing-masing kepala desa. Kerja panitia kami apresiasi,” kata Syaripudin.

Syarifudin menegaskan, pengisian struktur baru berdasarkan hasil evaluasi Komisi I menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa (Kades). Karena menurut Syarifudin, Kades sebagai user memiliki hak prerogatif dan mengetahui aparat desanya untuk ditempatkan berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.

“Untuk penempatan tempat perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi yang diterima, kami Komisi I menyerahkan sepenuhnya kepada Kades. Sebab mereka yang lebih tahu aparatnya, siapa yang akan menempati ini dan itu mereka yang lebih paham,” tegas Syarifudin.

Syarifudin berharap, pemerintah daerah sesegera menyelesaikan pemberian pesangon kepada aparat desa yang terdampak oleh evaluasi penyesuaian SOTK baru tersebut.

“Kami mendorong pemerintah segera memberikan hak pesangon kepada mereka yang terdampak penyesuaian SOTK baru. Jika dimungkinkan, ya segera dicairkan,” tandas Politisi Demokrat ini.

Penulis : Thoger
Share :  
Example 120x600