Kontras.id (Pohuwato) – Bidang Hukum dan Advokasi Asosiasi Pengusaha (APINDO) Provinsi Gorontalo Mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam memberikan kemudahan pengembangan usaha Indomaret
Itu di jelaskan Albert Pede,SH.MH, kepada media ini, saat di temui di kediamannya, Sabtu, 27/11/2021.
Menurut Albert Pede,SH.MH, bahwa dukungan langkah pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam Pengembangan Usaha termasuk Indomaret Hal ini sesuai dengan, amanah Undang Undang No.11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja BAB III tentang Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,
“Pada pasal 6 disebutkan bahwa peningkatan investasi dan kegiatan berusaha yang dimaksud adalah, (A), penerapan perijinan berusaha berbasis resiko. (B), penyederhanaan persyaratan dasar perijinan berusaha. (C), Penyederhanaan perijinan berusaha sector, dan (D), penyederhanaan persyaratan investasi” tegas Albert.
Untuk pemberian ijin terhadap Inomaret, pemerintah daerah melihat apakah indomaret termasuk usaha beresiko rendah, menengah atau beresiko tinggi.
“Ketika mangacu pada undang-undang, Pada BAB VI Kemudahan Berusaha pasal 110 telah mencabut Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun l94O Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan Hinderordonnantiel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” jelas Albert.
“Pada BAB VI Keudahan Berusaha pasal 116 telah mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasca putusan MK Nomor:91/PUU-XVIII/2020. Undang undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku dengan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkannya” tukasnya.
“Berdasarkan uraian diatas kami Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Gorontalo mendukung sepenuhnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pengembangan usaha Indomaret dan/atau usaha apapun didaerah khususnya di Kabupaten Pohuwato, sesuai kemudahan berusaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan” tutupnya.
Hitler Simanungkalit
