Kontras.id, (Jakarta) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus mematangkan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo melalui koordinasi langsung dengan Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Teguh Narutomo di Jakarta, Rabu 11/11/2026.
Agenda pertemuan tersebut secara khusus membahas evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Saat ini, rancangan perubahan regulasi tersebut masih menjalani tahapan evaluasi di Kemendagri.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Dr. H. Danial Ibrahim, S.E., M.M., menyampaikan bahwa konsultasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan seluruh materi perubahan Ranperda telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah juga berupaya memperoleh masukan dan rekomendasi guna menyempurnakan substansi regulasi.
“Koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan bahwa perubahan Perda PDRD memiliki landasan hukum yang kuat, memberikan kepastian dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Danial.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam perubahan regulasi tersebut ialah rencana pengaturan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat melalui Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA).
Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan aktivitas pertambangan rakyat yang lebih tertata sekaligus mengoptimalkan peluang penerimaan daerah melalui mekanisme yang memiliki dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya menyangkut sektor pertambangan rakyat, revisi Ranperda PDRD juga memuat sejumlah agenda penyesuaian lainnya. Di antaranya penataan objek retribusi, optimalisasi penggunaan aset milik daerah, peningkatan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta penerapan digitalisasi dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Danial menjelaskan bahwa pembaruan aturan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah juga ingin memastikan sistem pemungutan pajak dan retribusi berjalan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan perlakuan yang adil. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, proses evaluasi di Kemendagri dapat berjalan dengan baik sehingga Ranperda ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki dasar hukum yang semakin kuat dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” kata Danial.
Baca Juga:
Belum Tutup Tahun, PAD Gorontalo Lampaui Target 2026, Danial Ibrahim Apresiasi Wajib Pajak
Sebagai tindak lanjut, Bapenda Provinsi Gorontalo akan melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait serta instansi pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap catatan, arahan, dan rekomendasi dari hasil evaluasi dapat dipenuhi sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Upaya penguatan regulasi ini juga menjadi bagian dari agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur (Wagub) Idah Syahidah Rusli Habibie.
Fokus utamanya ialah memperbesar kemampuan keuangan daerah agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Prinsip kami, setiap potensi pendapatan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Inilah semangat Transformasi Pendapatan, Kemandirian Daerah,” tandas Danial.
