Kontras.id, (Gorontalo) – Persoalan bangunan dapur Rumah Makan (RM) Mawar Sharon di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang menutupi saluran irigasi Pilohayanga mendapat tindak lanjut dari DPRD Provinsi Gorontalo.
DPRD menyatakan mendukung langkah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) yang meminta manajemen rumah makan tersebut membongkar bangunan yang menghalangi saluran irigasi.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim saat menanggapi pernyataan Sekertaris GMNI Cabang Kabupaten Gorontalo, Nandar Munaidin yang mempertanyakan sikap Komisi I setelah melakukan kunjungan lapangan beberapa pekan lalu.
Umar menegaskan, Komisi I mendukung surat teguran yang telah dilayangkan Dinas PUPRPKP kepada manajemen RM Mawar Sharon. Menurutnya, teguran tersebut merupakan tahap awal sebelum pemerintah mengambil langkah administratif berikutnya.
“Kami suport langkah yang telah dilakukan Dinas PUPRPKP terkait persoalan bangunan yang menutupi saluran irigasi tersebut,” ujar Umar, Selasa 10/11/2026.
Ia menjelaskan, apabila teguran pertama tidak diindahkan, Dinas PUPRPKP dapat melanjutkan dengan teguran kedua dan ketiga sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami suport tindak lanjut Dinas PUPRPKP. Jika manajemen tidak mematuhi teguran tersebut, dinas harus mengambil langkah selanjutnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Umar yang akrab disapa UK.
Namun, persoalan RM Mawar Sharon ternyata tidak hanya berkaitan dengan bangunan yang menutupi saluran irigasi. Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo juga menyoroti kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah makan tersebut.
Umar mengungkapkan, saat melakukan peninjauan langsung pada Jumat 23 Oktober 2026, Komisi I menemukan kondisi pengolahan dan pembuangan air limbah yang perlu segera diperbaiki. Karena itu, pihaknya memberikan waktu dua bulan kepada manajemen untuk membenahi sistem IPAL.
“Komisi I telah memberikan waktu dua bulan kepada manajemen RM Mawar Sharon untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah. Perbaikan ini penting agar pengolahan limbah berjalan sebagaimana mestinya,” jelas UK.
Baca Juga:
DPRD Gorontalo Temukan Masalah RM Mawar Sharon, Penutupan Irigasi dan IPAL Disorot
Menurut UK, salah satu persoalan yang ditemukan adalah air buangan dari IPAL yang mengalir menuju saluran irigasi masih terlihat berbusa dan mengandung lemak.
“Kondisi air buangan yang masih berbusa dan terlihat mengandung lemak menimbulkan dugaan bahwa proses penyaringan dan pengolahan limbah belum berjalan secara optimal,” ungkap UK.
Ia berharap manajemen RM Mawar Sharon segera menindaklanjuti seluruh catatan hasil peninjauan Komisi I. Perbaikan IPAL harus memastikan air buangan telah melalui proses pengolahan yang memadai dan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus segera diselesaikan manajemen RM Mawar Sharon, yakni bangunan dapur yang menutupi saluran irigasi serta sistem pengolahan air limbah yang dinilai masih perlu dibenahi.
DPRD berharap teguran pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar diikuti tindakan nyata di lapangan.
Baca Juga:
GMNI Sentil Komisi I Deprov soal Bangunan RM Mawar Sharon Tutupi Irigasi
Sebelumnya, kunjungan lapangan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke lokasi pembangunan dapur milik RM Mawar Sharon di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, kini menyisakan pertanyaan.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Gorontalo mempertanyakan tindak lanjut dan rekomendasi lembaga legislatif tersebut atas dugaan pembangunan yang menutupi aliran irigasi di wilayah itu.
Sekretaris GMNI Cabang Kabupaten Gorontalo, Nandar Munaidin meminta Komisi I tidak menjadikan kunjungan lapangan sekadar agenda formalitas untuk melihat kondisi bangunan. Menurutnya, pemeriksaan di lokasi seharusnya menghasilkan sikap dan rekomendasi yang jelas, terutama jika ditemukan persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Nandar mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas urusan pembangunan dapur sebuah rumah makan. Jika dugaan tertutupnya aliran irigasi benar terjadi, dampaknya berpotensi meluas, terutama terhadap masyarakat yang menggantungkan aktivitas pertanian pada aliran air tersebut.
“Jangan sampai Komisi I hanya datang melakukan pengecekan, kemudian setelah itu tidak ada kejelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar kunjungan yang berakhir tanpa rekomendasi. Apalagi, persoalan ini menyangkut aliran irigasi yang memiliki kepentingan bagi para petani,” tegas Nandar pada Kamis, 5 November 2026.
Ia menilai, kepentingan masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi persoalan tersebut. Jangan sampai pembangunan yang semestinya mendukung aktivitas ekonomi justru berpotensi mengorbankan kebutuhan warga lain, khususnya petani yang membutuhkan kelancaran aliran air untuk menunjang lahan pertanian mereka.
Baca Juga:
Dapur RM Mawar Sharon Tetap Berdiri Kokoh di Atas Irigasi, GMNI Tagih Ketegasan PUPRPKP
Menurut Nandar, hasil kunjungan lapangan semestinya disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang ditemukan oleh Komisi I.
“Jika memang terdapat dugaan pelanggaran atau perubahan fungsi aliran irigasi, lembaga legislatif perlu mendorong pemeriksaan lebih lanjut melalui instansi teknis yang memiliki kewenangan,” kata Nandar.
