Kontras.id, (Gorontalo) – Berbicara soal ketimpangan ekonomi, sorotan publik biasanya langsung tertuju pada daerah padat penduduk di Pulau Jawa.
Namun, ada realitas ekonomi yang kerap luput dari perhatian, Provinsi Gorontalo ternyata berada di jajaran teratas daerah dengan ketimpangan paling tinggi di Indonesia.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (Rasio Gini) nasional saat ini berada di angka 0,368. Rasio gini Gorontalo justru lebih tinggi sebesar 0,384.
Angka tersebut menjadikan Gorontalo bertengger di peringkat keenam sebagai provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi se-Nusantara.
Gorontalo mencatatkan nilai yang sama dengan Provinsi Papua Barat yang membuntuti di peringkat ketujuh.
Tingginya ketimpangan di Gorontalo menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah saat ini. Pasalnya, level ketimpangan di provinsi ini melampaui rata-rata nasional dan memposisikannya satu kelompok dengan provinsi-provinsi besar.
Sebagai perbandingan, puncak ketimpangan di Indonesia memang masih didominasi oleh wilayah Jawa.
DKI Jakarta menduduki peringkat pertama (0,435), disusul Jawa Barat (0,413), dan DI Yogyakarta (0,411). Di luar Jawa, Gorontalo hanya berada di bawah Papua Selatan (0,405) dan Papua (0,398).
Data ini mengindikasikan bahwa roda perekonomian di Gorontalo kemungkinan besar masih berpusat pada segelintir kelompok atau wilayah tertentu saja.
Artinya, kue pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakatnya.
Pekerjaan Rumah Pemerataan
Jika melihat daerah lain yang sukses menekan angka ketimpangan, Gorontalo jelas memiliki pekerjaan rumah (PR) besar.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, misalnya, berhasil membuktikan bahwa pemerataan itu membumi dengan mencatatkan rasio Gini terendah di Indonesia, yakni hanya 0,214.
Begitu pula dengan Kalimantan Utara (0,253) dan Aceh (0,275) yang mampu menjaga jarak pengeluaran warganya agar tidak terlalu jomplang.
Di sisi lain, tingginya angka ketimpangan Gorontalo juga menjadi bagian dari potret tantangan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.
BPS mencatat adanya sebuah anomali, di saat ketimpangan nasional umumnya didominasi oleh kawasan perkotaan (0,387 berbanding 0,296 di perdesaan), wilayah-wilayah di Timur Indonesia seringkali memiliki masalah ketimpangan desa yang jauh lebih parah daripada kotanya.
Masuknya Gorontalo dalam enam besar daftar daerah paling timpang ini harus menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan setempat.
Fakta ini menegaskan bahwa fokus pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus bergeser pada program-program inklusif yang memastikan kesejahteraan bisa merembes hingga ke masyarakat kelas bawah.
