Kontras.id, (Jakarta) – Mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dan tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), DPRD Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk memperkuat stabilitas pasokan, menjaga keterjangkauan harga, serta mengoptimalkan distribusi beras di daerah.
Koordinasi tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi II bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke Kantor Pusat Perum Bulog di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Rombongan DPRD diterima Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, bersama jajaran terkait. Pertemuan itu membahas langkah-langkah penguatan pasokan dan stabilisasi harga pangan, termasuk upaya mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi antara DPRD, Bulog, dan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan serta memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali.
Menurut Ridwan, stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius, terlebih berdasarkan data September 2026, inflasi Provinsi Gorontalo tercatat sekitar 5,38 persen. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar tekanan harga tidak semakin membebani masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras medium yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa koordinasi dengan Bulog penting untuk memastikan pasokan pangan di daerah tetap mencukupi, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Nataru.
Menurut Mikson, distribusi beras harus berjalan lancar, stok tersedia dalam jumlah memadai, dan harga komoditas pangan strategis tetap terkendali. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus menambah tekanan inflasi di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program SPHP agar beras dengan harga terjangkau dapat menjangkau masyarakat secara merata, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga.
Selain menjaga stabilitas harga bagi konsumen, Mikson mengingatkan agar kebijakan pangan juga memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Sebagai salah satu daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan nyata dalam penyerapan hasil pertanian agar petani memperoleh kepastian pasar dan harga jual yang layak.
“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.
Mikson menambahkan, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar kebijakan stabilisasi pangan berjalan efektif. Dengan demikian, kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen dapat terakomodasi secara seimbang.
Dalam pemaparan jajaran Perum Bulog, disampaikan bahwa stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Jumlah tersebut menjadi salah satu capaian stok terbesar dalam sejarah Bulog.
Bulog juga menjelaskan bahwa penugasan pemerintah untuk menyerap beras setara 4 juta ton pada 2026 telah diselesaikan pada 24 September 2026. Total penyerapan yang dilaporkan mencapai sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya.
Ke depan, upaya penyerapan beras akan terus diperkuat untuk menjaga cadangan pangan pemerintah dan mengantisipasi berbagai risiko, termasuk perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produksi pertanian.
Target penyerapan beras nasional hingga akhir Desember 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,4 juta hingga 4,5 juta ton. Dengan capaian tersebut, stok akhir tahun diharapkan tetap berada pada posisi aman untuk mendukung ketersediaan beras nasional sekaligus memperkuat intervensi pemerintah ketika terjadi gejolak harga di daerah.
Selain beras, pertemuan tersebut juga menyoroti komoditas jagung yang menjadi salah satu unggulan pertanian Provinsi Gorontalo.
Sebagai daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan kebijakan penyerapan yang mampu memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen. Kehadiran Bulog dalam menyerap hasil panen dinilai penting untuk memberikan alternatif pemasaran dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Namun, Bulog mengungkapkan bahwa pelaksanaan penyerapan jagung secara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari penugasan penyerapan sebanyak 1 juta ton, realisasi yang disampaikan baru mencapai sekitar 238 ribu ton.
Salah satu kendalanya adalah harga jagung di lapangan yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga memengaruhi kemampuan Bulog melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyerapan, standar kualitas, kadar air, serta dukungan fasilitas pascapanen agar hasil produksi petani dapat memenuhi persyaratan pembelian.
Penguatan fasilitas gudang, pengeringan, dan pengujian kualitas juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi penyerapan hasil pertanian di daerah.
Pertemuan tersebut turut membahas pelaksanaan program SPHP sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap penyaluran beras SPHP dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan, terutama ketika terjadi kenaikan harga beras di pasar.
Koordinasi dengan Bulog juga diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan efektif, sehingga ketersediaan stok di tingkat gudang diikuti pasokan yang memadai di pasar-pasar daerah.
Sementara itu, Bulog menyampaikan bahwa pelaksanaan penyaluran lanjutan untuk komoditas beras dan jagung masih menyesuaikan petunjuk teknis serta alokasi wilayah dari Badan Pangan Nasional.
DPRD menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program stabilisasi pangan memberikan dampak nyata terhadap pengendalian harga.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong peningkatan koordinasi dengan Perum Bulog, khususnya dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pangan menjelang akhir tahun.
Langkah antisipatif diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras dan komoditas pangan strategis lainnya tetap mencukupi, distribusi tidak mengalami hambatan, serta gejolak harga dapat dikendalikan.
DPRD Provinsi Gorontalo juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan petani sebagai produsen pangan sekaligus masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan pangan diharapkan mampu memberikan kepastian harga yang layak bagi petani tanpa mengabaikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Dengan koordinasi berkelanjutan antara DPRD, Bulog, pemerintah daerah, dan instansi terkait, stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin terjaga. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat meminimalkan risiko tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.
