Kontras.id, (Bolmut) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjalani verifikasi lapangan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Evaluasi ini menilai pelaksanaan PUG selama periode 2024–2025.
Proses verifikasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Senin 26/10/2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut, Jusnan C. Mokoginta mengikuti kegiatan tersebut mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait turut hadir untuk mendukung proses evaluasi.
Bolmut menjadi salah satu daerah yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai lokasi verifikasi lapangan. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi mandiri dan verifikasi administrasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh kementerian.
Dalam sambutannya, Jusnan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA atas kepercayaan yang diberikan kepada Bolmut sebagai salah satu daerah sasaran penilaian. Menurutnya, verifikasi tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
“Melalui verifikasi ini kita buktikan bahwa Boltara serius mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan,” ujar Jusnan.
Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender perlu diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki serta memberikan kesempatan yang setara bagi keduanya.
Jusnan berharap proses verifikasi tersebut dapat memberikan hasil positif bagi Bolmut dalam penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Ia juga menekankan pentingnya komitmen lintas perangkat daerah agar perspektif gender benar-benar menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Daerah di hadapan tim verifikator Kementerian PPPA. Sejumlah pimpinan OPD terkait dan peserta undangan lainnya turut mengikuti rangkaian evaluasi tersebut.
