Kontras.id, (Nasional) – Kejahatan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan catatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), belasan ribu ancaman kejahatan masih mengintai anak-anak di bawah umur sepanjang tahun ini.
Mengutip data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, angka kejahatan terhadap anak mencapai 10.570 kasus selama periode 1 Januari hingga 7 Oktober 2026.
Meski terbilang tinggi, jumlah ini sejatinya mengalami penurunan sebesar 21,34 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yang sempat menyentuh angka 13.438 kasus.
Tren Bulanan yang Memprihatinkan
Walaupun grafiknya menurun, angka tersebut tidak bisa dipandang sepele. Jika diurai berdasarkan tren bulanan, tingkat kejahatan terhadap anak di Indonesia masih berada di tahap yang memprihatinkan karena rata-rata menembus lebih dari seribu kasus per bulan.
Kasus tertinggi pada tahun ini tercatat terjadi pada bulan Mei, yakni sebanyak 1.238 kasus. Berikut adalah rincian tren bulanan kasus kejahatan terhadap anak periode Januari hingga 7 Oktober 2026:
Januari: 1.165 kasus
Februari: 1.077 kasus
Maret: 1.061 kasus
April: 1.224 kasus
Mei: 1.238 kasus
Juni: 1.077 kasus
Juli: 1.133 kasus
Agustus: 1.180 kasus
September: 1.187 kasus
1–7 Oktober: 228 kasus
5 Polda dengan Laporan Tertinggi
Ribuan kasus kejahatan ini tersebar di seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia. Namun, terdapat lima Polda yang mencatatkan jumlah kasus paling tinggi, yaitu:
1.Polda Sulawesi Selatan: 1.482 kasus
2. Polda Jawa Barat: 1.110 kasus
3. Polda Sumatra Utara: 1.060 kasus
4. Polda Sulawesi Utara: 782 kasus
5. Polda Jawa Timur: 709 kasus
Sinergi Bersama untuk Melindungi Anak
Penurunan angka kasus pada tahun 2026 patut diapresiasi, tapi tembusnya angka 10 ribu kasus dalam kurun waktu kurang dari setahun menjadi alarm keras bagi pemangku kepentingan.
Fakta ini menegaskan perlunya sinergi yang lebih masif antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat.
Edukasi pencegahan, pengawasan lingkungan terdekat, hingga penegakan hukum yang memberi efek jera harus terus diperkuat agar hak, keamanan, dan masa depan anak-anak Indonesia senantiasa terlindungi dari segala bentuk kejahatan.
