Kontras.id, (Bolmut) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Moh. Aditya Pontoh, menegaskan pentingnya pengawasan pembangunan desa untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan Aditya saat menghadiri kunjungan kerja Plt Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Feri Tas, yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Asosiasi Linmas (Aslinmas), Rabu 21/10/2026.
Kegiatan yang digelar di Gedung Wanita, kawasan Batu Pinagut, Bolmut, itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.
Dalam sambutannya, Aditya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Plt Kajati Sulut. Ia berharap koordinasi serta pendampingan hukum dari kejaksaan dapat semakin ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Aditya juga menaruh harapan kepada pengurus Srikandi Jaga Desa dan Aslinmas yang baru dilantik. Ia meminta Srikandi Jaga Desa mengambil peran aktif dalam pemberdayaan perempuan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan desa agar berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Aslinmas diharapkan mampu menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya lingkungan desa yang aman serta kondusif bagi aktivitas masyarakat.
Aditya turut mendorong kedua organisasi tersebut memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas keamanan hingga ke tingkat desa.
Menurut Aditya, keberadaan Srikandi Jaga Desa dan Aslinmas harus menjadi kekuatan pendukung pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan. Keduanya juga diharapkan berkontribusi dalam menjaga ketertiban serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Sementara itu, Plt Kajati Sulut, Feri Tas menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Srikandi Jaga Desa, dan Linmas dalam menjaga integritas serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa. Peran aktif unsur-unsur tersebut dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
Feri juga menegaskan komitmen kejaksaan untuk mendukung upaya pencegahan penyimpangan dana desa melalui edukasi dan pendampingan hukum. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur serta unsur pengawas desa mengenai tata kelola anggaran yang benar dan sesuai ketentuan.
Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Kejati Sulut dan Kejaksaan Negeri Bolmut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pengadilan Agama Boroko, anggota DPRD Bolmut, serta Sekretaris Daerah Bolmut, Jusnan C. Mokoginta.
Hadir pula Plt Ketua TP-PKK Bolmut, Moy Olivia Pontoh-Mamonto, Ketua Dharma Wanita Persatuan Bolmut, Firlia Mokoginta Mokoagow, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, lurah, sangadi, pengurus TP-PKK, insan pers, serta pengurus dan anggota organisasi yang dilantik.
