Kontras.id, (Gorontalo) – Antrean kendaraan yang terus memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo mulai menjadi sorotan.
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo mempertanyakan transparansi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta efektivitas pengawasan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Koordinator AMMPD Provinsi Gorontalo, Arif Rahim menilai antrean panjang yang terjadi berulang kali tidak semestinya dibiarkan menjadi pemandangan biasa. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai penyebab kondisi tersebut, terlebih ketika aktivitas ekonomi dan mobilitas warga ikut terganggu.
“Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi harus menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai antrean panjang di SPBU terus berulang, sementara masyarakat hanya diminta bersabar tanpa memperoleh penjelasan yang terang,” ujar Arif kepada Kontras.id, Rabu 14/10/2024.
Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebagai bagian dari rantai operasional PT Pertamina (Persero) memiliki peran penting dalam distribusi, pengawasan, dan pelayanan energi, termasuk BBM dan LPG di Gorontalo. Karena itu, menurut Arif, penjelasan mengenai kondisi distribusi energi perlu disampaikan secara terbuka dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau distribusi berjalan sesuai kebutuhan, masyarakat tentu ingin tahu mengapa antrean kendaraan masih terjadi. Kami meminta Pertamina membuka data penyaluran, menjelaskan kendala yang dihadapi, serta memastikan pengawasan berjalan efektif,” kata Arif.
Bagi Arif, persoalan antrean BBM bukan sekadar urusan kendaraan yang berderet di halaman SPBU. Di balik antrean tersebut, ada waktu masyarakat yang terbuang, biaya operasional yang bertambah, hingga aktivitas pekerjaan yang berpotensi terhambat. Pengendara yang hendak bekerja, pelaku usaha yang membutuhkan bahan bakar, dan warga yang memiliki keperluan mendesak sama-sama menanggung dampaknya.
Ia pun menyoroti sejumlah kemungkinan yang perlu ditelusuri untuk menjelaskan antrean tersebut. Di antaranya, kesesuaian pasokan dengan kebutuhan di lapangan, kelancaran distribusi ke SPBU, peningkatan permintaan pada waktu tertentu, serta efektivitas pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Namun, Arif menekankan bahwa penyebab pastinya harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan data resmi, bukan sekadar dugaan.
“Jangan sampai antrean panjang hanya dianggap persoalan teknis sehari-hari. Jika ada kendala pasokan, sampaikan. Jika ada persoalan distribusi atau pengawasan, evaluasi dan tindak lanjuti. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pemandangan antrean yang terus berulang,” tegas Arif.
Selain BBM, AMMPD juga mempertanyakan pengawasan distribusi LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram. Arif mengaku menerima informasi mengenai pangkalan yang kerap kehabisan stok, sementara LPG tiga kilogram disebut masih dapat ditemukan di sejumlah warung yang bukan pangkalan resmi dengan harga lebih tinggi.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri untuk memastikan apakah penyaluran LPG bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan. Jika pasokan di pangkalan tidak mencukupi kebutuhan warga, sementara produk serupa dijual di tempat lain dengan harga lebih mahal, maka mekanisme distribusi dan pengawasan patut dievaluasi oleh pihak berwenang.
“Pertamina perlu menjelaskan bagaimana pengawasan LPG tiga kilogram dilakukan. Mengapa ada pangkalan yang sering kehabisan, sementara di sejumlah warung LPG justru disebut tersedia dengan harga lebih tinggi? Ini harus diperiksa agar masyarakat tidak terus dirugikan,” kata Arif.
Ia meminta Pertamina Patra Niaga bersama instansi terkait menelusuri jalur distribusi LPG, memeriksa kesesuaian penyaluran dengan alokasi masing-masing pangkalan, serta memastikan harga jual mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga diperlukan untuk membedakan persoalan keterlambatan pasokan, ketidakseimbangan distribusi, dan dugaan penjualan yang tidak sesuai aturan.
Arif menegaskan, evaluasi distribusi energi seharusnya tidak berhenti pada laporan administratif. Hasil pengawasan perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk memperbaiki distribusi apabila ditemukan ketidaksesuaian dan menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar persoalan antrean BBM maupun kelangkaan LPG tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.
“Jangan sampai masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk BBM, lalu kembali kesulitan mencari LPG bersubsidi. Energi merupakan kebutuhan dasar,” ujar Arif.
“Karena itu, kami mendesak Pertamina memberikan penjelasan yang terukur, membuka hasil evaluasi distribusi, dan memastikan pelayanan energi benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjut Arif.
AMMPD berharap Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi segera memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab antrean di SPBU Gorontalo serta kondisi distribusi LPG tiga kilogram.
Hingga berita ditulis, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi atas sorotan yang disampaikan AMMPD.
