Kontras.id, (Sangihe) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, turun langsung meninjau lokasi terdampak di Kampung Binala dan Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga, Jumat 24/07/2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Sangihe, Cherry Thungari Soeyoenus, Wakil Ketua TP-PKK Agnes Bulahari Walukouw, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sangihe. Mereka menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar, mulai dari bahan pangan, kasur, tikar, selimut, family kit, hingga makanan khusus anak.
Michael Thungari menjelaskan, bantuan yang disalurkan bersifat darurat sebagai langkah awal untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Pemerintah memprioritaskan warga yang mengalami kerusakan rumah, baik kategori rusak berat, sedang, maupun ringan.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil karena warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal menghadapi beban ganda, yakni harus memikirkan kebutuhan sehari-hari sekaligus mencari tempat tinggal yang layak.
Selain penyaluran bantuan, Pemkab Sangihe juga tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap tingkat kerusakan rumah warga. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan pembangunan maupun rehabilitasi rumah yang terdampak bencana.
“Tentu bantuannya tidak bisa membangun 100% kembali serupa milik Bapak-Ibu dulu. Tetapi kami berharap boleh bikin meskipun darurat, Bapak/Ibu boleh tinggal ke depan dengan bantuan tersebut,” ujar Thungari.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengimbau para Kapitalaung agar memanfaatkan Dana Desa untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah masing-masing, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Jangan dulu agendakan pembangunan hal lain. Normalkan dulu kehidupan masyarakat, apalagi rumah-rumah yang rusak,” ungkap Thungari.
Michael Thungari menegaskan, penggunaan Dana Desa untuk penanganan dampak bencana tidak menjadi persoalan karena anggaran tersebut merupakan hasil musyawarah masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta agar dilakukan musyawarah kembali guna menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran demi percepatan pemulihan.
“Jadi ketika cair, kembali musyawarahkan dan bikin perubahannya untuk menangani bencana. Tidak ada masalah untuk itu,” tandas Thungari.
