Kontras.id, (Boltara) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat kembali membuahkan hasil.
Di tengah agenda kerja di Jakarta, Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., berhasil membawa pulang dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman di daerah tersebut.
Kabar baik itu mencuat setelah Bupati Sirajudin melakukan audiensi dengan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Dr. Anggoro Putro, ST., M.Sc., di Gedung Sinergi 8 Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis 11/06/2026.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Boltara dalam mempercepat akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.
Dalam audiensi itu, Kementerian PKP memberikan respons positif terhadap berbagai program yang diajukan Pemkab Boltara, khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Salah satu hasil yang paling menonjol adalah persetujuan pembangunan 500 unit rumah swadaya yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan di bawah Rp12 juta per bulan. Program tersebut akan segera direalisasikan oleh pihak pengembang dan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Boltara.
Tak berhenti di situ, Pemkab Boltara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga mengusulkan tambahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Apabila seluruh usulan tersebut terealisasi, total bantuan rumah yang akan diterima masyarakat Boltara diperkirakan mencapai 1.200 unit.
“Ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap rumah yang layak huni. Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap,” ujar Sirajudin.
Selain program rumah subsidi dan BSPS, Pemkab Boltara juga mengusulkan pembangunan satu unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk mengantisipasi kebutuhan hunian vertikal masyarakat di masa mendatang.
Tidak hanya fokus pada penyediaan rumah, Pemkab Boltara turut mengajukan program penataan kawasan kumuh yang mendapat perhatian dari Kementerian PKP. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus menciptakan kawasan yang lebih sehat, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.
Bagi Pemkab Boltara, penataan kawasan kumuh bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat wajah daerah yang lebih modern, tertata, dan berdaya saing.
Langkah yang dilakukan Bupati Sirajudin menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang, sektor perumahan dan kawasan permukiman tetap menjadi prioritas utama karena berkaitan erat dengan kualitas hidup warga.
Dukungan yang diberikan Kementerian PKP diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan perumahan rakyat di Boltara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Sirajudin turut didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Boltara, Kepala Dinas Perkimtan Boltara, serta Kepala Dinas Pertanian Boltara.
