Kontras.id, (Gorontalo) – Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat dan Penambang Bersatu tak hanya menyuarakan tuntutan soal tambang rakyat, tetapi juga diwarnai kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Dalam berbagai orasi, massa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, terutama para penambang yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian terkait legalitas aktivitas mereka.
Sejumlah peserta aksi bahkan menyinggung isu yang menyangkut kepentingan keluarga gubernur. Mereka menilai perhatian kepala daerah lebih tersita pada urusan internal, termasuk kabar penempatan kerabat sebagai komisaris di Bank Sulut, ketimbang menyelesaikan persoalan masyarakat.
Kritik juga diarahkan pada penggunaan anggaran pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Salah satu poin yang disorot adalah anggaran rehabilitasi fasilitas pribadi gubernur yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Anggaran Rp75 juta untuk kamar mandi itu seharusnya bisa dijadikan rumah layak huni bagi rakyat kecil, bukan untuk fasilitas pejabat,” teriak salah satu orator.
Pernyataan tersebut langsung disambut riuh oleh massa aksi yang mengaku kecewa terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat kecil.
Situasi ini menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan pemerintah daerah, terutama di tengah persoalan ekonomi yang dihadapi sebagian warga.
Baca Juga: Desak Gubernur Gorontalo Bertanggung Jawab, Massa Penambang Kepung Rumah Dinas
Jenderal Lapangan, Taufik Buhungo menegaskan bahwa pemerintah seharusnya kembali memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dan tidak terfokus pada urusan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
